HERDEAND, RIANDY and Rozah, Umi and Sa'adah, Nabitatus (2020) KEBIJAKAN KRIMINAL PPNS (PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL) DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. _017 PDN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Riandy Herdean - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text Riandy Herdean - abstrak.pdf Download (10kB)
	Text Riandy Herdean - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text Riandy Herdean - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text Riandy Herdean - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB)
	Text Riandy Herdean - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (387kB)
	Text Riandy Herdean - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text Riandy Herdean - dapus.pdf Download (79kB)
	Text Riandy Herdean - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (202kB)

Abstract

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang
diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social walfare). Guna mencapai tujuan tersebut dilakukanlah pembangunan nasional, tetapi dalam melaksanakannya diperlukan suatu pembiayaan yang besar. Pajak sebagai salah satu jenis pendapatan terbesar yang diperoleh negara oleh sebab itu memegang andil yag penting. Tetapi
semakin tingginya pemasukan negara melalui pajak juga dibarengi dengan indikasi tindak pidana perpajakan yang semakin tinggi. Faktor yang berpengaruh besar dalam pemberantasan tindak pidana adalah upaya yang dilaksanakan oleh penegak hukum. PPNS perpajakan sebagai satu-satunya penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang perpajakan
memegang andil penting dalam upaya pemberantasannya. Adapun permasalahan yang dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah pelaksanaan serta hambatan dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan melalui kebijakan penal dan nonpenal oleh PPNS Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah Wilayah I.
Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis.Metode pengumpulan data menggunakan data primer, yaitu dengan melalui metode wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya untuk menganalisa penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, PPNS DJP Jateng Wilayah I telah berupaya melaksanakan pemberantasan tindak pidana perpajakan. Upaya yang dilakukan diantaranya melakukan penegakan hukum pidana, penegakan dilakukan dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penyelidikan melalui beberapa tahapan yaitu pengamatan dan pemeriksaan bukti permulaan. Sedangkan
dalam tahap penyidikan pelaksanaan penindakan/upaya paksa untuk mencari bukti oleh penyidik selalu memperhatikan pedoman pelaksanaan lapangan sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar kebebasan dan hak pihak yang disidik. Sehingga diharapkan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah
seseorang yang benar melakukan tindak pidana perpajakan. Selain itu dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan PPNS juga berupaya melakukan langkah preventif seperti penghentian penyidikan, pengawasan dan publikasi perkara. Pelaksanaan upaya pemberantasan terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya seperti para pihak yang kurang kooperatif,
pembuktian sulit dan terbatasnya SDM dan sarana/prasarana dalam melaksanakan upaya pemberantasan
Saran yang dapat penulis sampaikan bahwa seharusnya upaya pidana digunakan sebagai langkah terakhir apabila langkah-langkah lainnya sudah tidak mempan. Karena tujuan utama dibentuknya undang-undang perpajakan sendiri adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara.
Kata Kunci : PPNS, Tindak Pidana Perpajakan, Penyidikan, Kebijakan kriminal, Pajak

Actions (login required)

View Item