Search for collections on Undip Repository

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT TIDAK TERIKATNYA SYARAT DOMISILI CALON KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. _005 HTN 2019

HERLINAWATI, WINDA GALUH and Diamantina, Amalia and Wisnaeni, Fifiana (2019) IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT TIDAK TERIKATNYA SYARAT DOMISILI CALON KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. _005 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Winda Galuh - cover.pdf] Text
Winda Galuh - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (285kB)
[thumbnail of Winda Galuh - abstrak.pdf] Text
Winda Galuh - abstrak.pdf

Download (63kB)
[thumbnail of Winda Galuh - bab 1.pdf] Text
Winda Galuh - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (164kB)
[thumbnail of Winda Galuh - bab 2.pdf] Text
Winda Galuh - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (261kB)
[thumbnail of Winda Galuh - bab 3.pdf] Text
Winda Galuh - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (70kB)
[thumbnail of Winda Galuh - bab 4.pdf] Text
Winda Galuh - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (286kB)
[thumbnail of Winda Galuh - bab 5.pdf] Text
Winda Galuh - bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (112kB)
[thumbnail of Winda Galuh - dapus.pdf] Text
Winda Galuh - dapus.pdf

Download (151kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya dalam hal menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUUXIII/2015 terkait penghapusan syarat domisili calon kepala desa dan perangkat desa menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, antara lain anggapan hak warga desa telah dikorbankan demi hak individual calon kepala desa dan perangkat desa. Di sisi lain, muncul pandangan bahwa terbukanya kesempatan bagi calon kepala desa dan perangkat desa dari luar domisili membuka peluang bagi SDM bermutu tinggi untuk memajukan desa. Berdasarkan hal diatas, dirumuskan permasalahan penelitian : 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait syarat domisili calon kepala desa dan perangkat desa dan 2) Bagaimana implikasi yang ditimbulkan setelah dikeluarkannya Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 terkait syarat domisili calon kepala desa dan perangkat desa.
Penelitian ini mengunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data utama dan metode pengumpulan data dengan kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah kualitatif.
Hasil penelitian ini antara lain : Pertama, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut : 1) Prinsip kesatuan NKRI dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai upaya membentuk Pemerintah Negara Indonesia, 2) UU No 6 Tahun 2014 disusun dengan semangat penerapan amanat UUD 1945, 3) Pemilihan kepala desa dan perangkat desa tanpa mensyaratkan domisili sesuai dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, 4) Status desa dalam UU No 6 Tahun 2014 menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah. Kedua, putusan tersebut memunculkan beberapa implikasi, 1) Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015 sebagai upaya perlindungan dan menghormati HAM serta persamaan kedudukan dalam pemerintahan, 2) Pemilihan Kepala Desa merupakan rezim Pemerintahan Daerah, 3) Anggapan bahwa hak warga desa telah dikorbankan, 4) Terbukanya peluang bagi calon di luar domisili dengan SDM bermutu tinggi, 5) Memacu kesadaran warga untuk berkonstitusi, 6) Putusan MK tersebut dapat menjadi yurisprudensi, 7) Penyesuaian peraturan teknis dibawah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait syarat domisili. Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan saran, pemerintah agar memberikan sosialisasi terkait putusan tersebut dan memberikan arahan mengenai syarat pencalonan kepala desa dan perangkat desa, serta lembaga legislatif lebih memperhatikan kepentingan masyarakat desa dan keadilan dalam membentuk undang-undang agar tidak bertentangan dengan konstitusi.
Kata Kunci: Implikasi Putusan MK, Pengujian UU No 6/2014, Syarat Domisili Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Implikasi Putusan MK, Pengujian UU No. 6/2014, Syarat Domisili Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 10 Feb 2026 01:05
Last Modified: 10 Mar 2026 05:14
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/44837

Actions (login required)

View Item View Item