Andrenny, Shania Egy and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2020) PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGESAMPINGKAN ADANYA PERJANJIAN KAWIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 393/Pdt.G/2015/PN.Smg). _055 PDT 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Shania Egy - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text Shania Egy - abstrak.pdf Download (228kB)
	Text Shania Egy - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text Shania Egy - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB)
	Text Shania Egy - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text Shania Egy - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (670kB)
	Text Shania Egy - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text Shania Egy - dapus.pdf Download (451kB)
	Text Shania Egy - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat antara suami isteri sebelum maupun selama perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan, yang tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Salah satu
konsep perjanjian kawin mengenai harta berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah perjanjian kawin yang bermaksud meniadakan konsep harta bersama, sehingga dalam perkawinan tersebut tidak ada harta bersama, yang ada hanyalah harta pribadi. Syarat perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 147 KUHPerdata, harus dibuat dengan akta otentik/notaris. Hal ini mengandung
maksud agar perjanjian kawin digunakan sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan. Dalam penelitian ini, yang menjadi identifikasi masalah adalah Bagaimana hukum mengatur kedudukan perjanjian kawin yang
terkait dengan harta setelah perceraian dan mengapa hakim dapat
mengesampingkan kedudukan perjanjian kawin dalam putusan nomor 393/Pdt.G/2015/PN.Smg. Penggugat meminta haknya sebesar 50% atas harta kekayaan yang didapat selama perkawinan berupa dua objek tanah berikut bangunannya, padahal menurut hukum kedua objek sengketa adalah milik tergugat, karena bukti kepemilikan berupa SHM dan SHGB tercatat atas nama tergugat. Terlebih lagi sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perjanjian kawin bahwa tidak adanya harta bersama diantara para pihak. Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dapat dihasilkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan nomor 393/Pdt.G/2015/PN.Smg mengabulkan gugatan subsidier penggugat dengan pertimbangan tujuan pembuatan perjanjian
kawin, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Pertimbangan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan asas pacta sunt servanda karena mengesampingkan kedudukan perjanjian kawin yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Disarankan saat hakim memberikan putusan pada Hakim memberikan putusan pada perkara pembagian harta
kekayaan perkawinan, hendaknya memperhatikan asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda, legalitas, Pasal 1338 KUHPerdata dan aturan dalam perjanjian kawin sehingga tidak mengesampingkan kedudukan dari perjanjian kawin yang telah dibuat oleh para pihak.
Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Perjanjian Kawin.

Actions (login required)

View Item