SOLEKHAH, UMI ANA and Diamantina, Amalia and Juliani, Henny (2019) FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI DI KABUPATEN BANJARNEGARA. _053 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Umi Ana S. - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text Umi Ana S. - abstrak.pdf Download (103kB)
	Text Umi Ana S. - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text Umi Ana S. - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text Umi Ana S. - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text Umi Ana S. - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text Umi Ana S. - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text Umi Ana S. - dapus.pdf Download (113kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi yang harus dijalankan. Penulisan ini menitikberatkan pada fungsi pengawasan. Menguatnya fungsi dan peran DPRD dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Kepala Daerah bertujuan agar Kepala Daerah tidak bertindak berlebihan dalam mengambil kebijakan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan pemerintahan daerah agar daerah terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Banjarnegara, dan (2) bagaimana problematika pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Banjarnegara.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan memberikan gambaran mengenai objek yang menjadi permasalahan dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: pertama, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Banjarnegara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Banjarnegara meliputi pengawasan terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara, serta pengawasan DPRD Kabupaten Banjarnegara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banjarnegara atas pelaksanaan APBD Tahun 2017. Kedua, problematika pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati di Kabupaten Banjarnegara meliputi belum terlembaganya sistem standar dan prosedur baku pelaksanaan pengawasan pada DPRD Kabupaten Banjarnegara, belum tersusunnya agenda pengawasan dan mekanisme tindak lanjut dalam pelaporan hasil pengawasan di DPRD Kabupaten Banjarnegara, serta belum optimalnya pengorganisasian seluruh sumber daya pengawasan. Ketiga, upaya-upaya yang perlu ditingkatkan dalam mengatasi problematika fungsi pengawasan terhadap LKPJ Bupati oleh DPRD Kabupaten Banjarnegara antara lain dengan menentukan agenda pengawasan, menindaklanjuti hasil pengawasan, menyusun laporan yang tepat, serta menjalin jaringan dengan instansi terkait dan membangun aliansi strategis.
Kata kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, LKPJ, Kabupaten Banjarnegara

Actions (login required)

View Item