RAHMAWATI, PUTRI DEWI and Soemarmi, Amiek and Hananto, Untung Dwi (2019) PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DALAM PENGELOLAAN URUSAN PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG. _014 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PUTRI DEWI R 014 - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text PUTRI DEWI R 014 - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text PUTRI DEWI R 014 - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text PUTRI DEWI R 014 - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text PUTRI DEWI R 014 - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
	Text PUTRI DEWI R 014 - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text PUTRI DEWI R 014 - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text PUTRI DEWI R 014 - dapus.pdf Download (61kB)
	Text PUTRI DEWI R 014 - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2kB)

Abstract

Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan yang cukup besar, hal ini menjadikannya sebagai mata pencaharian utama oleh sebagian besar masyarakat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan Kabupaten ini.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut memiliki kewenangan untuk mengelolanya melalui Otonomi Daerah, maka dari itu Undang-Undang ini menjadi suatu kebijakan yang harus dilaksanakan untuk mengatur kewenangan pengelolaan urusan perikanan. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan antar pemerintah daerah dan para nelayan. Ini menjadi dasar penulis membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan urusan di bidang perikanan dan kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Rembang serta bagaimana solusinya.
Hasil penelitian diperoleh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperoleh dari data wawancara, analisis peraturan-peraturan dan dokumentasi.Kendala yang dihadapi Pemerintah adalah yang terjadinya perebutan sumber daya perikanan antar nelayan besar dan kecil di wilayah laut, terjadinya tumpang tindih antar peraturan yang telah dibuat dengan keputusan sepihak terkait penggunaan alat tangkap cantrang, terjadinya konflik terkait daerah wilayah tangkapan nelayan yang melebihi ketentuan yang berlaku dan terjadinya konflik antar daerah/provinsi terkait larangan penggunaan alat tangkap pukat hela (trawls)yang menjadi keluhan besar bagi DKP. Ini menunjukkan bahwa peraturan tidak sepenuhnya dipatuhi oleh para nelayan.
Pelaksanaan urusan di bidang kelautan dan perikanan daerah Kabupaten meliputi pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan, namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah. Perlu adanya penanganan yang intensif berupa pendampingan, sosialisasi dan pembinaan bagi para nelayan oleh pihak pihak yang terkait seperti DKP Kabupaten Rembang dan kesadaran dari para nelayan sektor perikanan untuk menjaga lingkungan supaya tidak merusaknya, serta kerjasama yang baik antar nelayan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Diharapkan semua aktifitas perikanan di Kabupaten Rembang akan semakin meningkat dan menguntungkan baginya maupun para nelayan.
Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pengelolaan Urusan Perikanan, Rembang, Nelayan

Actions (login required)

View Item