Syabana, Afdi Bintang and Hanani, Retna (2026) PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DI KALANGAN MAHASISWA UNDIP SEBAGAI ALAT ADVOKASI PROGRAM KIP-K TAHUN 2024. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Afdi Bintang Syabana_14020122140183_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (895kB)
	Text Afdi Bintang Syabana_14020122140183_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (861kB)
	Text Afdi Bintang Syabana_14020122140183_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (310kB)
	Text Afdi Bintang Syabana_14020122140183_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (676kB)
	Text Afdi Bintang Syabana_14020122140183_BAB 4.pdf - Submitted Version Download (13kB)
	Text Afdi Bintang Syabana_14020122140183_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (127kB)
	Text Afdi Bintang Syabana_14020122140183_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (445kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai trigger
Policy dalam advokasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)
di Universitas Diponegoro tahun 2024 serta menjelaskan proses negosiasi antar
koalisi yang terbentuk dalam Policy subsystem. Isu dugaan ketidaktepatan sasaran
penerima KIP-K yang viral di media sosial memicu perhatian publik dan
mendorong respons institusi kampus. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara
mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan Advocacy
Coalition Framework (ACF) untuk mengidentifikasi koalisi advokasi, sistem
keyakinan (belief system), sumber daya, strategi, serta peran Policy Broker dalam
menghasilkan Policy Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial
berfungsi sebagai sumber daya strategis dalam membangun framing isu, mobilisasi
opini publik, dan tekanan terhadap pengambil kebijakan. Dalam Policy subsystem
terbentuk dua koalisi utama dengan perbedaan Policy Core beliefs, yaitu koalisi
yang menekankan transparansi dan keadilan distributif serta koalisi yang
menekankan legitimasi prosedural dan perlindungan privasi. Interaksi dan negosiasi
antar koalisi, termasuk melalui mekanisme mediasi, menghasilkan respons
kebijakan berupa Policy Output dan evaluasi internal. Namun, advokasi berbasis
media sosial juga memunculkan risiko Doxxing, Cyberbullying, dan stigmatisasi
sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial efektif sebagai pemicu
advokasi kebijakan, tetapi memerlukan penguatan etika digital dan mekanisme
mediasi agar proses advokasi berlangsung konstruktif dan bertanggung jawab.
Kata Kunci: Media Sosial, Advokasi Kebijakan, KIP-K, Koalisi Advokasi,
Advocacy Coalition Framework.
63. Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item