DEWI, LUTFIKA and Aminah, Aminah and Suharto, R. Suharto (2020) PEMBATALAN SURAT KUASA MENJUAL SECARA SEPIHAK DALAM HUTANG PIUTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 186/PDT/2015/PT SMG). _045 PDT 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LUTFIKA DEWI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)
	Text LUTFIKA DEWI - abstrak.pdf Download (233kB)
	Text LUTFIKA DEWI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (725kB)
	Text LUTFIKA DEWI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text LUTFIKA DEWI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (512kB)
	Text LUTFIKA DEWI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (827kB)
	Text LUTFIKA DEWI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text LUTFIKA DEWI - dapus.pdf Download (564kB)

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Kuasa Menjual di Perkara dalam Putusan Nomor 186/Pdt/2015/PT Smg dapat dibatalkan secara sepihak, dan untuk mengetahui akibat hukum apabila Surat Kuasa Menjual dalam perkara ini dibatalkan secara sepihak, baik akibat hukum terhadap hutang piutang dan obyek jaminannya. Latar belakang penulisan hukum ini didasarkan pada alasan bahwa pemberian kuasa merupakan perbuatan yang mendasar dan penting dalam proses hubungan hukum, maupun bukan hubungan hukum. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak muncul permasalahan yang berkaitan dengan pemberian kuasa ini.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yakni dengan memberikan deskripsi atau penjelasan terhadap hasil penelitian mengenai pembatalan surat kuasa menjual secara sepihak dalam hutang piutang. Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan penulisan hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dicantumkan dalam penulisan hukum ini, penulis berpendapat setelah menganalisis Surat Kuasa Menjual No. 03 dengan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Permendagri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah diketahui bahwa dibuatnya Surat Kuasa Menjual No.03 sah secara hukum dan juga tidak ada penyimpangan terhadap Pasal 1813 jo. Pasal 1814 KUH Perdata sehingga Surat Kuasa Menjual No. 03 dapat dibatalkan secara sepihak. Kemudian akibat hukum terhadap hutang piutangnya adalah sah sejak awal karena itu adalah
hutang piutang biasa, bukan cessie karena tidak ada pengalihan piutang. Sehingga hutang harus dilunasi oleh Debitur. Dengan adanya putusan pengadilan yang hanya membatalkan Surat Kuasa Menjual No. 03 maka terhadap putusan pengadilan tersebut tidak dapat digunakan oleh Debitur untuk menarik Sertipikat Hak Milik dari Notaris/PPAT dengan kata lain, putusan pengadilan tersebut bersifat non executable. Artinya, obyek jaminan statusnya masih status quo. Maksudnya adalah obyek sengketa posisinya tetap seperti sebelum ada gugatan ini. Karena pengadilan hanya
mengabulkan apa yang diminta dalam petitum gugatan.
Kata Kunci : Pembatalan Sepihak, Surat Kuasa Menjual, Hutang Piutang

Actions (login required)

View Item