NUGROHO, ILHAM RADITIYA ADHI and Silviana, Ana and Ardani, Mira Novana (2020) PROBLEMATIKA HUKUM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTA SEMARANG (Studi Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang ). _039 PDT 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ilham Raditya - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text Ilham Raditya - abstrak.pdf Download (49kB)
	Text Ilham Raditya - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Ilham Raditya - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text Ilham Raditya - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text Ilham Raditya - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (509kB)
	Text Ilham Raditya - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text Ilham Raditya - dapus.pdf Download (176kB)

Abstract

Pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Wonosari,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang menimbulkan problematika hukum dalam pelaksanaannya. Hasil konsolidasi tanah perkotaan ini hanya berhasil menata 60% dan 40% tidak tertata atau terdapat problematika hukum diatas tanah obyek konsolidasi tanah perkotaan.
Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan yang terjadi di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, mengetahui problematika hukum yang muncul, bagaimana penyelesaiannya serta perlindungan hukum bagi peserta konsolidasi tanah.
Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan data primer menggunakan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode analisis data
menggunakan analisis kualitatif dimana data-data tidak diolah menjadi angka melainkan dengan kata-kata.
Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang menggunakan dasar pelaksanaan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-4245 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Problematika hukum yang muncul saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan adalah peta hasil konsolidasi tanah perkotaan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, peserta
konsolidasi tanah perkotaan tidak bisa menemukan tanahnya, muncul permukiman baru diatas tanah obyek konsolidasi tanah perkotaan. Tidak adanya perlindungan hukum bagi peserta konsolidasi tanah perkotaan dan peserta konsolidasi tanah perkotaan hanya dapat melakukan upaya hukum sampai
sekarang.
Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan selesai tetapi hasilnya tidak sempurna, belum ada pengaturan perlindungan hukum untuk peserta konsolidasi tanah perkotaan namun peserta konsolidasi tanah perkotaan wajib diberi perlindungan hukum oleh pemerintah
sebagai bentuk tanggungjawab dari pelaksanaan program konsolidasi perkotaan.
Kata Kunci : Konsolidasi Tanah Perkotaan, Problematika Hukum,
Perlindungan Hukum.

Actions (login required)

View Item