Lenggani, Reina Tri and Santoso, R. Slamet (2026) RESPONSIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT MELALUI PORTAL LAPORGUB BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BBPJN) JAWA TENGAH-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Reina Tri Lenggani_14020122130073_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (398kB)
	Text Reina Tri Lenggani_14020122130073_BAB 1.pdf - Submitted Version Download (508kB)
	Text Reina Tri Lenggani_14020122130073_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (343kB)
	Text Reina Tri Lenggani_14020122130073_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (640kB)
	Text Reina Tri Lenggani_14020122130073_BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text Reina Tri Lenggani_14020122130073_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (172kB)
	Text Reina Tri Lenggani_14020122130073_LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (422kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan responsive governance
dalam penanganan laporan aduan masyarakat melalui Portal LaporGub di Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DIY serta
mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan responsive
governance telah berjalan melalui pemanfaatan sistem pengaduan digital, terutama
dalam respon awal, alur penyaluran laporan, dan koordinasi internal. Namun,
responsivitas yang ditunjukkan masih cenderung administratif dan belum
sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian substantif permasalahan yang
dilaporkan masyarakat. Faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan
sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, serta proses birokrasi internal
yang relatif panjang. Sementara itu, koordinasi antarunit dan antarsektor
menunjukkan perbaikan dan tidak lagi menjadi penghambat utama. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa peningkatan responsivitas perlu diarahkan pada kepastian
tindak lanjut, kejelasan informasi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara
substantif.
Kata Kunci: responsive governance, aduan masyarakat, pelayanan publik,
LaporGub!, BBPJN
57.ADPUB 2026

Actions (login required)

View Item