KUSUMASTUTI, NUR KARIMAH and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Purwanti, Ani (2019) KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BLORA. _024 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nur Karimah - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Nur Karimah - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text Nur Karimah - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (180kB)
	Text Nur Karimah - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text Nur Karimah - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text Nur Karimah - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (369kB)
	Text Nur Karimah - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text Nur Karimah - dapus.pdf Download (157kB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan desa memiliki peran yang signifikan dan strategis karena harus memperhatikan keterwakilan semua unsur warga berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan semua unsur warga desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warga, maka dari itu perlu adanya keterwakilan dari perempuan.
Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum sekunder, selain itu juga dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 217 desa terdapat 1.846 anggota BPD laki-laki dan hanya terdapat 354 anggota BPD perempuan dengan persentase sebesar 16,9%. Terdapat dua sampel desa, yaitu Desa Pelem, Kecamatan Blora Kota, Kabupaten Blora yang memiliki BPD beranggotakan 7 orang, di mana 3 orang di antaranya adalah perempuan, sehingga keterwakilan perempuan mencapai 43%. Sementara itu, di Desa Pilang, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dari 11 orang anggota BPD seluruhnya adalah laki-laki, sehingga representasi perempuan berada pada angka 0%. Permasalahan yang menghambat keterwakilan perempuan antara lain minimnya sumber daya manusia, rendahnya pola pikir masyarakat, budaya patriarki, serta usia produktif perempuan yang lebih berfokus pada urusan rumah tangga. Di samping itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Blora telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan peran BPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, beberapa desa yang berada di wilayah perkotaan telah mengimplementasikan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai keharusan adanya keterwakilan perempuan dalam BPD.
Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Keterwakilan Perempuan, Kabupaten Blora

Actions (login required)

View Item