ARISA, LULUK MILA and Wisnaeni, Fifiana and Diamantina, Amalia (2019) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI. _031 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text LULUK MILA A. 031 - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text LULUK MILA A. 031 - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text LULUK MILA A. 031 - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB)
	Text LULUK MILA A. 031 - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text LULUK MILA A. 031 - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text LULUK MILA A. 031 - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text LULUK MILA A. 031 - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text LULUK MILA A. 031 - dapus.pdf Download (116kB)
	Text LULUK MILA A. 031 - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (59kB)

Abstract

Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah lembaga yang bersifat permanen yang di bentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat perilaku hakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. Pengawasan terhadap Hakim diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim berintegritas tinggi, jujur, dan profesional dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya, sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur lebih jelas dan tegas, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan beberapa uraian diatas, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme pemeriksaan Hakim Terlapor dan atau Hakim yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku yang dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (2) Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Etik Hakim Konstitusi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data utama dan metode pengumpulan data melalui bahan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan-peraturan terkait. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah kualitatif.
Penelitian menunjukkan mekanisme pemeriksaan Hakim Terlapor yang dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dalam hal adanya laporan dari masyarakat atau media massa terkait hakim terlapor atau hakim terduga yang melakukan pelanggaran kode etik ringan, pemeriksaannya dilakukan oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi, dalam hal pelanggaran berat dilakukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Etik di atur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014, penulis memberikan saran, perlunya pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pemeriksaan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi.
Kata Kunci : Dewan Etik, Kode Etik, Hakim Terlapor atau Hakim Terduga.

Actions (login required)

View Item