KENCANA, GALUH SEKAR and Herawati, Ratna and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2019) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN DPRD DKI JAKARTA DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA DPRD. _025 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Galuh - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text Galuh - abstrak.pdf Download (5kB)
	Text Galuh - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (107kB)
	Text Galuh - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text Galuh - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text Galuh - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text Galuh - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Galuh - dapus.pdf Download (84kB)
	Text Galuh - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (43kB)

Abstract

Pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. Salah satu DPRD di Indonesia adalah DPRD DKI Jakarta. DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan, salah satunya adalah Badan Kehormatan yang memiliki fungsi penting dalam menjaga kehormatan dan kode etik anggota serta pimpinan DPRD. Namun, pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan belum dapat berjalan dengan maksimal. Tidak berjalannya Badan Kehormatan terkait penegakan kode etik menyebabkan tidak jarang anggota DPRD melanggar peraturan yang sudah ada di dalam kode etik. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta terkait pelanggaran terhadap kode etik anggota periode 2014–2019, serta apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, dan bagaimana solusinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan didukung dengan wawancara. Metode analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Badan Kehormatan yang terdiri dari 7 (tujuh) tugas terdapat 3 (tiga) tugas yang belum berjalan dengan optimal, yaitu memantau dan mengevaluasi kepatuhan anggota DPRD, meneliti dugaan pelanggaran, serta menyampaikan dan merekomendasikan hasil kepada pimpinan DPRD. Badan Kehormatan memiliki 3 (tiga) wewenang, namun terdapat 1 (satu) wewenang Badan Kehormatan yang belum berjalan dengan optimal dalam penegakan kode etik, yaitu dalam menjatuhkan sanksi. Kendala yang dialami oleh Badan Kehormatan terdiri atas kendala internal dan eksternal. Upaya Badan Kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut dilakukan dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana, memperbaharui peraturan, serta memberikan himbauan atau saran kepada anggota DPRD mengenai kode etik. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRD dalam menegakkan kode etik DPRD adalah kurangnya kesadaran dari anggota DPRD, ketegasan dalam mengambil sanksi untuk memberikan efek jera yang masih kurang, serta laporan yang diterima Badan Kehormatan yang bersifat unsur politik.
Kata Kunci: Tugas dan Wewenang, Badan Kehormatan, Kode Etik, DPRD, DKI Jakarta

Actions (login required)

View Item