ALKHARIMA, FADHILLAH and Herawati, Ratna and Hananto, Untung Dwi (2019) PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI NAGARI SARUASO KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. _023 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FADHILLAH A 023 - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text FADHILLAH A 023 - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text FADHILLAH A 023 - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text FADHILLAH A 023 - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text FADHILLAH A 023 - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text FADHILLAH A 023 - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text FADHILLAH A 023 - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text FADHILLAH A 023 - dapus.pdf Download (144kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa terdiri dari desa dan desa adat, penggunaan penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Desa merupakan pondasi bagi pembangunan di Indonesia, dengan adanya otonomi yang diberikan daerah kepada desa menjadikan desa memiliki otoritas untuk mengurus dirinya sendiri.
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kendala serta Solusi dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Data-data yang diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kinerja Pemerintah Nagari Saruaso dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kendala dan solusi dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini terdapat kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal diantaranya adalah belum jelasnya batas administrasi pemerintahan antar nagari dalam kecamatan dan nagari di luar kecamatan, solusinya pemerintah menginstruksikan kepada lembaga terkait untuk mengukur batas wilayah nagari, pemerintah nagari belum memiliki kantor sendiri, solusinya pemerintah nagari mengajukan anggaran untuk pembangunan kantor pemerintahan nagari. Kendala internal diantaranya adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan nagari yang sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, solusinya melibatkan masyarakat dalam penyusunan program kerja nagari, masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) pemerintah nagari, solusinya melaksanakan kursus komputer untuk perangkat nagari, dan belum lengkapnya data tentang pemerintahan dan data tentang potensi nagari, solusinya memperbarui data tentang pemerintahan nagari dan potensi nagari.
Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar

Actions (login required)

View Item