NATASHAFIRA, AUDILA and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Herawati, Ratna (2019) PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM. _108 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Audila A - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB)
	Text Audila A - abstrak.pdf Download (72kB)
	Text Audila A - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text Audila A - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text Audila A - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text Audila A - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text Audila A - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text Audila A - dapus.pdf Download (120kB)

Abstract

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah (Perda) bersama Kepala Daerah. Pembentukan Perda harus didasari oleh asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, yang harus diketahui adalah bagaimana prosedur pembentukan Perda di lingkungan DPRD Kota Semarang yang secara teknis mengatur tahapan dan bentuk ketetapan, khususnya pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah sampai dengan proses pengundangannya. Perda yang dibahas oleh penulis adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, serta mengetahui apa saja hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya, dengan kaitannya terhadap penerapan peraturan-peraturan hukum tersebut pada praktik nyata di lapangan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Semarang telah mengikuti pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan Perda Ketertiban Umum ini terdapat beberapa hambatan, antara lain kurangnya peraturan pelaksana DPRD Kota Semarang dalam pembentukan Perda sehingga DPRD tidak memiliki acuan yang lengkap dalam hal pembentukan Perda, serta Perda Ketertiban Umum yang telah diusulkan oleh DPRD periode sebelumnya. Keterlambatan DPRD periode sebelumnya berimbas kepada DPRD periode ini yang kurang mengetahui awal pembentukan Perda Ketertiban Umum, namun tetap harus merampungkan Perda Ketertiban Umum tersebut.
Upaya DPRD dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memperluas kajian terhadap kondisi Kota Semarang dan mencari banyak referensi terkait Perda Ketertiban Umum agar proses pembentukannya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Selain itu, dalam mengatasi hambatan tersebut, DPRD Kota Semarang dan Pemerintah Pusat harus melakukan komunikasi yang baik agar tidak terjadi miskomunikasi, khususnya terkait aturan pembentukan Perda Ketertiban Umum yang telah dibentuk oleh DPRD periode sebelumnya. DPRD periode sebelumnya juga sebaiknya telah melakukan transfer knowledge kepada DPRD periode berikutnya agar apa yang telah dikerjakan tidak tertunda.
Kata Kunci: DPRD, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum

Actions (login required)

View Item