LUMBANTORUAN, CHRISTINE NATALIA TRIPAMA and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Herawati, Ratna (2019) PERBANDINGAN HUKUM ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI THAILAND DALAM PELAKSANAAN JUDICIAL REVIEW. _044 HTN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text CHRISTINE N 044 - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text CHRISTINE N 044 - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text CHRISTINE N 044 - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text CHRISTINE N 044 - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text CHRISTINE N 044 - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text CHRISTINE N 044 - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text CHRISTINE N 044 - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (66kB)
	Text CHRISTINE N 044 - dapus.pdf Download (153kB)

Abstract

Pembuatan undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil mencapai dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal ini terbukti dari Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Pengujian Undang-Undang tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Terdapat 729 permohonan pengujian yang ada pada Mahkamah Konstitusi, dan sebanyak 162 permohonan uji materiil dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini membuktikan tingginya jumlah permohonan uji materiil suatu Undang Undang karena bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan uji materiil di Negara Thailand, yang berupaya untuk mencegah terjadinya pengujian materiil suatu Undang-Undang yang inkonstitusional dengan menerapkan kebijakan pengujian suatu rancangan undang-undang sebelum diundangkan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaturan dan pelaksanaan judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta mengetahui perbandingan pelaksanaan judicial review antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Thailand. Kemudian menganalisis dan memberikan solusi terkait perbedaan yang ada diantara kedua negara tersebut untuk pelaksanaan judicial review yang tepat pada Mahkamah Konstitusi Indonesia.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (history approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Hasil penelitian ini adalah adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang putusannya bersifat final dan mengikat. Hasil perbandingan antara MK Indonesia dengan MK Thailand ialah diperlukannya kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melakukan verifikasi nilai konstitusionalitas suatu Rancangan Undang-Undang seperti yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.Hal ini dibuktikan dari hasil rekapitulasi pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi Thailand sejak tahun 2013-2017 menerima 90 permohonan dalam jangka waktu 5 tahun. Untuk mencegah terjadinya kerugian konstitusional perlu pelaksanaan pengujian terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk memastikan tiap proses pembuatan undang-undang sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Mahkamah Konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi Thailand, Judicial Review.

Actions (login required)

View Item