AKBAR, ILHAM and Trihastuti, Nanik and Priyono, FX. Joko (2019) KEBIJAKAN PEMBATASAN IMPOR BARANG NON MIGAS MELALUI PENINGKATAN TARIF SEHUBUNGAN DENGAN ANCAMAN NERACA PEMBAYARAN INDONESIA TAHUN 2018 DITINJAU DARI KETENTUAN GATT/WTO. _036 HI 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ilham Akbar - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text Ilham Akbar - abstrak.pdf Download (89kB)
	Text Ilham Akbar - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text Ilham Akbar - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (357kB)
	Text Ilham Akbar - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text Ilham Akbar - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text Ilham Akbar - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
	Text Ilhmam Akbar - dapus.pdf Download (162kB)

Abstract

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan tengah serius membatasi kegiatan impor untuk menekan defisit neraca pembayaran dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan impor melalui peningkatan tarif impor terkait dengan ancaman neraca pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kebijakan pemerintah Indonesia untuk membatasi impor melalui peningkatan tarif impor barang non migas karena adanya ancaman terhadap neraca pembayaran bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO dan bagaimana solusi hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman neraca pembayaran sesuai dengan ketentuan GATT/WTO. Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis dengan metode interpretasi, dan disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memberikan notifikasi atas kebijakan pembatasan impor dengan tujuan mengamankan neraca pembayaran kepada Komite Neraca Pembayaran WTO. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia menjadi rawan untuk digugat atau dikenakan peningkatan tarif impor secara sepihak oleh negara lain. Solusi hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memberikan notifikasi kepada WTO mengenai kebijakan pembatasan impor melalui peningkatan tarif impor terkait ancaman neraca pembayaran. Saran dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Indonesia sebaiknya segera memberikan notifikasi kepada WTO terkait kebijakan pembatasan impor melalui peningkatan tarif impor yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan ancaman neraca pembayaran, atau kebijakan pembatasan impor melalui peningkatan tarif impor tersebut sebaiknya dihilangkan atau diturunkan kembali ke level sebelumnya.
Kata kunci: Pembatasan Impor, Barang Non migas, Neraca Pembayaran

Actions (login required)

View Item