LAKSONO, CHANDRA SATRIO DWI and Trihastuti, Nanik and Supriyadhie, Kabul (2019) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA DENGAN STATUSNYA SEBAGAI NEGARA TRANSIT DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELUNDUPAN MANUSIA KE AUSTRALIA. _047 HI 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Chandra Satrio D. - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
	Text Chandra Satrio D. - abstrak.pdf Download (9kB)
	Text Chandra Satrio D. - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text Chandra Satrio D. - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text Chandra Satrio D. - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text Chandra Satrio D. - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text Chandra Satrio D. - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text Chandra Satrio D. - dapus.pdf Download (72kB)

Abstract

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir. Ironis melihat kenyataan bahwa ternyata penyelundupan imigran paling banyak dilakukan melalui jalur laut dari wilayah Indonesia ke Australia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dari dijadikannya Indonesia sebagai negara transit serta bentuk tanggung jawab pemerintah Indonesia dalam mengatasi penyelundupan manusia ke Australia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menekankan pada penelaahan dokumen hukum dan bahan pustaka. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis secara kualitatif, disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan, serta disajikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari penyelundupan manusia membahayakan nilai-nilai dasar yang selama ini terjaga dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia, serta dapat mempengaruhi hubungan antarnegara secara politik. Dalam hal ini, terdapat tiga hubungan politik terkait, yaitu Indonesia sebagai negara transit, Australia sebagai negara tujuan migran, dan negara asal migran. Selain itu, persaingan dalam dunia bisnis dapat melemahkan usaha masyarakat Indonesia karena tenaga kerja asing hasil penyelundupan cenderung lebih murah. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya sebagai wujud aspek kesetiaan dan perlindungan. Implementasi dari hubungan hukum tersebut salah satunya adalah adanya peraturan hukum guna mengatur lalu lintas manusia antarnegara sebagai perwujudan penghormatan terhadap kedaulatan negara melalui undang-undang keimigrasian, serta penyediaan sarana dan prasarana bagi migran yang mengalami penyelundupan selama proses penanganan berlangsung.
Kata kunci: tanggung jawab, negara transit, penyelundupan manusia, Australia

Actions (login required)

View Item