SETYANINGRUM, EKA and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2020) TINJAUAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK PEKERJA/BURUH TERKAIT DENGAN SISTEM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) OLEH PENGUSAHA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 77/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg). _008 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text EKA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (489kB)
	Text EKA - abstrak.pdf Download (320kB)
	Text EKA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	Text EKA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB)
	Text EKA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (589kB)
	Text EKA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (946kB)
	Text EKA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text EKA - dapus.pdf Download (429kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang tentu tidak terlepas dari rencana industrialisasi yang segala aspeknya akan ditekankan pada sektor industri. Pada era industrialisasi tersebut, pasti akan timbul suatu strata dalam industri yaitu kedudukan pengusaha dan pekerja/buruh. Keterkaitan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dimulai dengan adanya hubungan kerja yang dibuktikan dengan kesediaan pekerja/buruh untuk melakukan suatu pekerjaan bagi
kepentingan pengusaha dan untuk pekerjaan yang dilakukan tersebut pengusaha bersedia memberikan sejumlah imbalan.
Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa, “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” Perjanjian kerja dibedakan menjadi dua yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) Dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dalam bekerja ada kalanya suatu ada tahap berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi pekerja/buruh. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan awal hilangnya mata pencaharian bagi seorang pekerja/buruh, berarti pekerja/buruh kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dan saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
pengusaha berhak memberikan hak – haknya yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh.
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari data-data pustaka melalui dokumen, buku-buku, kamus. Data akan dianalisa
menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil Penelitian menunjukan : (1) Tinjauan hukum terhadap hak
pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT Putra Sahabat Textile, bahwa terjadinya pemutusan hubungan kerja karena telah berakhirnya masa kontrak perjanjian kerja dan perusahaan tidak memperpanjang lagi karena mengalami penurunan produksi akibat lemahnya pasar. Kompensasi yang didapatkan pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja adalah pengusaha wajib membayarkan hak-hak pekerja/buruh pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) yang seharusnya diterima. (2) Berdasarkan analisis dalam memutuskan perkara antara PT Putra Sahabat Textile dengan Zamroni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Smg diatas, apabila memang terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka perusahaan harus memberikan
hak-haknya kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tetapi apabila dipekerjakan kembali maka harus ditempatkan pada posisi semula dengan jabatan yang sama saat awal bekerja beserta hak dan kewajibannya yang sama.
Kata Kunci : Kewajiban Hak Pekerja/Buruh, Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), Pengusaha dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Actions (login required)

View Item