THIRAFI, AHMAD SYAUQI and Trihastuti, Nanik and Priyono, FX. Joko (2019) GUGATAN TAIWAN DAN VIETNAM TERHADAP TINDAKAN SAFEGUARD INDONESIA DALAM KASUS INDONESIA – CERTAIN IRON OR STEEL PRODUCTS MELALUI DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION (DSB WTO). _035 HI 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AHMAD SYAUQI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text AHMAD SYAUQI - abstrak.pdf Download (101kB)
	Text AHMAD SYAUQI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text AHMAD SYAUQI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text AHMAD SYAUQI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text AHMAD SYAUQI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text AHMAD SYAUQI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
	Text AHMAD SYAUQI - dapus.pdf Download (132kB)

Abstract

Pada tahun 2014 Indonesia mengenakan BMTP terhadap galvalum impor sebagai tindakan safeguard yang diambil berdasarkan rekomendasi KPPI. Taiwan dan Vietnam, dua eksportir utama, menggugat kebijakan ini kepada DSB WTO dengan alasan tindakan safeguard Indonesia tidak memenuhi ketentuan dalam GATT 1994 dan Agreement on Safeguards. Appellate Body memutus bahwa pengenaan BMTP yang dilakukan oleh Indonesia melanggar prinsip MFN dan bukan sebuah tindakan safeguard. Walaupun putusan tersebut sudah final, baik complainants maupun respondent kecewa dengan putusan tersebut karena tidak memutus unsur-unsur safeguard yang menjadi isu utama sengketa.
Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penulisan yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum positif.
Tulisan ini bertujuan untuk meneliti berbagai data baik dari bahan primer maupun sekunder dan memberi pendapat yang bersifat praktis yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan.
Tulisan ini berpendapat bahwa Indonesia telah memenuhi persyaratan formil terkait notifikasi dan konsultasi serta melanggar prinsip MFN, sesuai dengan putusan DSB. Di sisi lain, putusan DSB tidak memutus semua isu di dalam term of reference-nya. DSB juga menginterpretasikan Article XIX GATT 1994 secara tidak tepat dengan memutus kebijakan Indonesia sebagai bukan tindakan safeguard berdasarkan tidak terikatnya tarif galvalum dalam skedul konsesi WTO alih-alih menguji unsur-unsur tindakan safeguard. Tulisan ini merekomendasikan tiga hal, yaitu kepada DSB WTO agar memeriksa dan memutus semua isu yang terdapat di dalam term of reference pada sengketa yang akan terjadi di masa depan, kepada Indonesia agar melengkapi informasi dalam BTKI, dan kepada para pihak untuk meningkatkan upaya non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa.
Kata Kunci: Tindakan Safeguard, Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO), Taiwan dan Vietnam, Indonesia

Actions (login required)

View Item