Search for collections on Undip Repository

FUNGSI BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI PROVINSI JAWA TENGAH. _040 HTN 2020

PRANADJAJA, YUVENSIA LEAXENA and Diamantina, Amalia and Soemarmi, Amiek (2020) FUNGSI BIDANG PERIKANAN TANGKAP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DI PROVINSI JAWA TENGAH. _040 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Yuvensia - cover.pdf] Text
Yuvensia - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (386kB)
[thumbnail of Yuvensia - abstrak.pdf] Text
Yuvensia - abstrak.pdf

Download (90kB)
[thumbnail of Yuvensia - bab 1.pdf] Text
Yuvensia - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (183kB)
[thumbnail of Yuvensia - bab 2.pdf] Text
Yuvensia - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (117kB)
[thumbnail of Yuvensia - bab 3.pdf] Text
Yuvensia - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (187kB)
[thumbnail of Yuvensia - bab 4.pdf] Text
Yuvensia - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (510kB)
[thumbnail of Yuvensia - bab 5.pdf] Text
Yuvensia - bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (186kB)
[thumbnail of Yuvensia - dapus.pdf] Text
Yuvensia - dapus.pdf

Download (171kB)

Abstract

Perkembangan perikanan yang cenderung semakin mengarah kepada pemanfaatan dengan tidak mengenal kesepakatan batas-batas wilayah pengelolaan maupun penggunaan teknologi yang tidak sejalan dengan konsep ramah lingkungan menyebabkan pengelolaan perikanan tangkap kurang memperhatikan konsep berkelanjutan yang menyebabkan beberapa stok ikan berada pada kondisi yang tidak dapat pulih kembali. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
pengendalian penangkapan, kapal dan alat tangkap, penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan dan kenelayanan.
Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta hambatan dalam melaksanakan fungsi tersebut dan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan fungsi Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan, kendala, dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.
Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya untuk menganalisa penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah deduktif
kualitatif.
Hasil yang diperoleh dalam penulisan hukum ini ialah dari 3 fungsi Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang semua fungsi sudah terlaksana namun ada fungsi yang pelaksanaannya belum optimal dilaksanakan oleh Bidang Perikanan tangkap yaitu mengenai penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengalami kendala yaitu Masih adanya praktik Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing terutama tingginya produksi perikanan yang tidak tercatat/terlaporkan, Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Belum Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan
Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum kualitas nelayan sebagian besar masih relatif rendah, dan kapal nelayan di Jawa Tengah masih banyak yang belum mempunyai izin berlayar.
Kata Kunci : Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan
Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Bertanggung Jawab

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang Bertanggung Jawab
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 28 Jan 2026 03:17
Last Modified: 28 Jan 2026 03:25
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/44065

Actions (login required)

View Item View Item