RAMADHENTA, MUHAMMAD RIDHO and Susetyorini, Peni and Farida, Elfia (2019) TINJAUAN YURIDIS PENYERANGAN TERHADAP STAF PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) OLEH TALIBAN DI AFGHANISTAN. _044 HI 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
M. RIDHO R - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB) |
|
|
Text
M. RIDHO R - abstrak.pdf Download (9kB) |
|
|
Text
M. RIDHO R - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB) |
|
|
Text
M. RIDHO R - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (182kB) |
|
|
Text
M. RIDHO R - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB) |
|
|
Text
M. RIDHO R - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB) |
|
|
Text
M. RIDHO R - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB) |
|
|
Text
M. RIDHO R - dapus.pdf Download (84kB) |
Abstract
Organisasi internasional dalam menjalankan tugasnya melalui utusannya dilindungi oleh hak kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam Konvensi Wina 1975 dan Convention on the Privilege and Immunities of the United Nations 1946. Namun dalam praktiknya penerapan kekebalan dan keistimewaan belum dapat diterapkan secara maksimal. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus penyerangan terhadap staf PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) oleh Taliban di Afghanistan yang menewaskan diantaranya 2 (dua) delegasi PBB yaitu Lydia Wonwenne dan Jossie Esto yang sedang bertugas mengawal pemilihan presiden di Afghanistan. Untuk itu perlu diketahui mengenai pelindungan terhadap staf PBB menurut ketentuan hukum internasional dan pertanggungjawaban Afghanistan sebagai negara penerima dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan staf PBB.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pengaturan mengenai pelindungan terhadap staf PBB diatur dalam Pasal 58 Konvensi Wina 1975 dan Pasal 4 ayat (11) Convention on the Privilege and Immunities of the United Nations 1946. Afghanistan sebagai negara penerima dapat dikatakan melanggar Konvensi New York 1973 Pasal 1 ayat (1) huruf b yang mengatur mengenai orang-orang yang dilindungi secara internasional, Pasal 2 ayat (1) huruf a tentang tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan menurut konvensi ini, serta Pasal 4 huruf a tentang pencegahan yang harus dilakukan oleh negara penerima. Afghanistan sebagai negara penerima harus bertanggung jawab atas tewasnya 2 (dua) perwakilan PBB yang sedang bertugas di negaranya dan mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terjadi lagi kasus seperti itu di kemudian hari.
Kata Kunci: Staf PBB, Hak Kekebalan dan Keistimewaan, Pertanggungjawaban Negara
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Staf PBB, Hak Kekebalan dan Keistimewaan, Pertanggungjawaban Negara |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 29 Jan 2026 03:28 |
| Last Modified: | 09 Feb 2026 02:09 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/44064 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
