SATMATA, YUDHISTIRA FAJAR and Diamantina, Amalia and Saraswati, Retno (2020) DUALISME PENGATURAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI WILAYAH KAWASAN KHUSUS KOTA BATAM. _049 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YUDHISTIRA FAJAR SATMATA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (761kB)
	Text YUDHISTIRA FAJAR SATMATA - abstrak.pdf Download (281kB)
	Text YUDHISTIRA FAJAR SATMATA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text YUDHISTIRA FAJAR SATMATA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (802kB)
	Text YUDHISTIRA FAJAR SATMATA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text YUDHISTIRA FAJAR SATMATA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text YUDHISTIRA FAJAR SATMATA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text YUDHISTIRA FAJAR SATMATA - dapus.pdf Download (293kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat (2) berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal tersebut memiliki bentuk otonomi dan pertimbangan kedaulatan dan yuridiksi atas daerah, serta kewenangan dalam rangka pembentukan daerah merupakan suatu bentuk konsekuensi dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya yang diatur dengan
undang-undang. Sebuah pendirian kawasan khusus dalam otonomi daerah demi terciptanya pemanfaatan sebuah kawasan menjadi kawasan industri, investasi dan alih kapal berteknologi tinggi di Indonesia. Pembentukan Badan Otorita Batam sebagai badan yang mengatur dan menjalankan kekuasaan di Pulau Batam dengan
didukung oleh Pemerintah Pusat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah mengidentifikasi ketumpang tindih kewenangan antar Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam sebelum dan sesudah pembentukan otonomi daerah dan apa yang menjadi akibat hukum dalam
pembentukan otonomi daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Batam.
Dalam metode Penelitian penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi pustaka. Metode pengumpulan data dilengkapi
dengan wawancara sebagai tambahan data untuk penelitian yang sedang diteliti. Selanjutnya untuk menganalisis penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tumpang tindih yang terjadi di Kota Batam disebabkan pendirian BP Batam dalam mengambil sebagian kewenangan tugas, wewenang, pembagian kerja, aset, perizinan, tata ruang kerja dan pertanahan yang berada di Pulau Batam yang secara harafiah dapat diartikan sebagai pengambilan hak kekuasan yang seharusnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam
sebagai perwakilan daerah atas kepemilikan Pulau Batam. proses menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pemerintah Daerah menimbulkan ketidakharmonisan pengaturan kewenangan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kota Batam. sebuah solusi penyelesaian dengan
membentuk perbaikan dalam pembagian tugas dan wewenang berdasarkan wilayah kerja semestinya dan memberikan pengembalian atas aset, perizinan, tata ruang dan pengelolaan tanah sebelumnya berada pada Badan Pengusahaan Batam menjadi
milik Pemerintah Kota Batam.
Kata Kunci : Dualisme, Pemerintahan Daerah, Kawasan Khusus, Kota Batam

Actions (login required)

View Item