NURFAHMI, LALA TAPRISA PAKSI and Juliani, Henny and Sa'adah, Nabitatus (2019) TINJAUAN TERHADAP PEMAKNAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BUMN DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XI/2013. _006 HAN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Lala Taprisa P.N - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text Lala Taprisa - abstrak.pdf Download (62kB)
	Text Lala Taprisa P.N - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Lala Taprisa P.N - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text Lala Taprisa P.N - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text Lala Taprisa P.N - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text Lala Taprisa P.N - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (111kB)
	Text Lala Taprisa P.N - dapus.pdf Download (145kB)

Abstract

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bentuk penyertaan modal negara yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan penyertaan modal negara tersebut menimbulkan polemik terkait pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan. Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, serta adanya pengajuan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dikaitkan dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, berdampak pada pelaksanaannya di BUMN. Permasalahan yang terjadi antara lain, pertama, terkait pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013. Kedua, akibat hukum yang timbul terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan di BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.
Permasalahan tersebut diuraikan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer sebagai data pendukung dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, media massa, jurnal, serta buku. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan terkait penyertaan modal negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan dilatarbelakangi oleh tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan perbedaan pemaknaan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang Keuangan Negara beranggapan bahwa keuangan negara yang berada dalam BUMN masih merupakan keuangan negara dan tunduk pada hukum publik, sedangkan Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tersebut bukan lagi merupakan keuangan negara, melainkan menjadi keuangan BUMN karena tunduk pada hukum privat. Akibat hukum yang timbul dari disharmonisasi tersebut antara lain pengawasan keuangan BUMN yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adanya ketakutan direksi dalam membuat kebijakan atau keputusan, serta ketidakjelasan kualifikasi kerugian negara yang dapat diterapkan pada BUMN atas kerugian perusahaan yang dialaminya.
Kata Kunci: Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Keuangan Negara, BUMN

Actions (login required)

View Item