PARADISE, REDYTA ANGELICA JULYA and Sonhaji, Sonhaji and Suhartoyo, Suhartoyo (2019) PERAN PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH TERKAIT KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN KOTA SEMARANG. _013 HAN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Redyta - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text Redyta - abstrak.pdf Download (79kB)
	Text Redyta - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (161kB)
	Text Redyta - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text Redyta - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text Redyta - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text Redyta - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text Redyta - dapus.pdf Download (129kB)
	Text Redyta - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)

Abstract

Pekerja/buruh dalam pelaksanaan hubungan kerja memerlukan perlindungan guna menghadapi tantangan dan risiko kerja yang semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang telah ditetapkan menjadikan bangsa Indonesia memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 5 dalam undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pekerja/buruh dikatakan sejahtera apabila memperoleh hak-haknya, salah satunya dengan diikutsertakan dalam program atau kebijakan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu memperoleh jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun. Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak patuh dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, peran pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang sangat diperlukan guna menegakkan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.
Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana peran pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait kewajiban perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hambatan yang dialami Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan hak pekerja/buruh khususnya hak untuk diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan, serta bagaimana koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang didukung oleh data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Tahap analisis selanjutnya setelah data direduksi adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif, tabel, serta hubungan antar kategori.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang belum teratasi. Untuk meminimalisir hambatan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melakukan kerja sama dan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang melalui pembentukan tim waspadu. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam perluasan cakupan kepesertaan serta penegakan hukum Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, BPJS Ketenagakerjaan Kota Semarang

Actions (login required)

View Item