SAVINTARA, SEKAR TRIA and Herawati, Ratna and Hardjanto, Untung Sri (2020) Implementasi Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pemungutan Suara Ulang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2019. _039 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
SEKAR TRIA SAVINTARA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB) |
|
|
Text
SEKAR TRIA SAVINTARA - abstrak.pdf Download (190kB) |
|
|
Text
SEKAR TRIA SAVINTARA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (331kB) |
|
|
Text
SEKAR TRIA SAVINTARA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB) |
|
|
Text
SEKAR TRIA SAVINTARA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB) |
|
|
Text
SEKAR TRIA SAVINTARA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (809kB) |
|
|
Text
SEKAR TRIA SAVINTARA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB) |
|
|
Text
SEKAR TRIA SAVINTARA - dapus.pdf Download (308kB) |
|
|
Text
SEKAR TRIA SAVINTARA - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Salah satu cara perwujudan kedaulatan rakyat dilakukan melalui pemilihan umum (Pemilu). Tahun 2019, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum secara
serentak untuk pertama kalinya. Terdapat beberapa perubahan dalam peraturan dan pelaksanaannya yang mengakibatkan terjadi kesalahan dalam proses pemungutan suara sehingga perlu diadakan Pemungutan Suara Ulang di daerah tertentu. Berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang perlu melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alasan yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya surat rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang dan proses
Pemungutan Suara Ulang di Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pengumpulan data adalah studi pustaka dan wawancara untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Pertama, alasan Badan Pengawas Pemilu mengeluarkan surat rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikarenakan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sehingga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Kedua, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kota Semarang dilaksanakan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara serentak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Saran yang diberikan adalah : Pertama, Bawaslu lebih memperhatikan dan berhati-hati dalam mengawasi seleksi panitia untuk Pemilihan Umum agar tidak terulang kembali pelanggaran administratif dalam Pemilu; Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang termasuk Peserta Pemilihan Umum mengenai Pemungutan Suara Ulang dan pengaruhnya terhadap hasil akhir Pemilu dan lebih tegas dalam menghimbau Panitia Pemilu untuk lebih berhati-hati dan teliti saat Pemilihan Umum dilaksanakan.
Kata kunci : Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Serentak, Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Serentak, Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 27 Jan 2026 06:23 |
| Last Modified: | 28 Jan 2026 03:34 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/43993 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
