WAHYUNI, HUSNIA HILMI and Juliani, Henny and Sa'adah, Nabitatus (2019) PELAKSANAAN PEREKRUTAN TENAGA NON ASN DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH. _012 HAN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text HUSNIA - Cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text HUSNIA - Abstrak.pdf Download (6kB)
	Text HUSNIA - BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text HUSNIA - BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text HUSNIA - BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (55kB)
	Text HUSNIA - BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text HUSNIA - BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text HUSNIA - Dapus.pdf Download (51kB)

Abstract

Penerimaan Tenaga Non ASN merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap terbatasnya jumlah PNS yang
ada guna melaksanakan tugas umum pemerintahan. Terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan pelayanan untuk masyarakat, sehingga Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan dalam mengantisipasi pemenuhan kebutuhan pegawai dalam instansinya dengan mengambil kebijakan mengangkat Tenaga Non ASN melalui rekrutmen sesuai yang dibutuhkan. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perekrutan Tenaga Non ASN ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan bagaimanakah pelaksanaan perekrutan Tenaga Non ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan hukum sebagai kenyataan sosial dan kultural dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dihubungkan dengan data primer yang diperoleh di lapangan atau fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data primer berupa hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan dan data sekunder yang berupa bahan hukum.
Hasil penelitian didapatkan bahwa perekrutan Tenaga Non ASN, baik di tingkat pusat maupun di daerah yang terjadi didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya UU ASN tidak ada kejelasan atau kepastian bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Tenaga Non ASN yang sudah bekerja dari dulu sebelum diterbitkannya UU ASN tersebut dan hingga sekarang belum diangkat menjadi PNS, dan digantikan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pelaksanaan Perekrutan Tenaga Non ASN pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berdasar hukum mengarah pada UU ASN. Proses perekrutan semua bidang memiliki proses/cara perekrutan yang sama terhadap Tenaga Non ASN, melalui tahapan-tahapan. Perekrutan Tenaga Non ASN ini untuk mengisi pekerjaan lowong dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah demi tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, oleh Sub Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Kepegawaian dibuatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau Surat Keputusan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor 762 Tahun 2018 tertanggal 1 Maret 2018, dengan batas waktu 1 (satu) anggaran mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Kata Kunci: Perekrutan, Tenaga Non ASN

Actions (login required)

View Item