SETIAWAN, YANUAR and Indarja, Indarja and Juliani, Henny (2019) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BLORA. _004 HAN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yanuar - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text Yanuar - abstrak.pdf Download (125kB)
	Text Yanuar - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Yanuar - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text Yanuar - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (91kB)
	Text Yanuar - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text Yanuar - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text Yanuar - dapus.pdf Download (185kB)

Abstract

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) berperan penting dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah, sehingga daerah mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kabupaten Blora. Dampaknya dapat mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Di samping meningkatkan penerimaan, daerah juga harus memacu produktivitas pemerintah daerah dengan membangun sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang merupakan penggerak dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. Otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi, dan lain-lain. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dalam pelaksanaan otonomi daerah, hambatan apa saja yang dihadapi, serta solusi apa yang telah dilakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang BPPKAD Kabupaten Blora dalam pelaksanaan otonomi daerah, mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPPKAD Kabupaten Blora dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta mengetahui solusi yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Blora untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual, digunakan data sekunder melalui bahan kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat, jelas, dan rinci dalam mendeskripsikan atau menggambarkan sikap atau pendapat dari sumber data dan informasi.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa BPPKAD Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang BPPKAD Kabupaten Blora adalah perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPPKAD Kabupaten Blora dalam peningkatan APBD saat ini terbagi menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Solusi yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Blora untuk mengatasi hambatan dalam peningkatan tugas dan wewenangnya adalah dengan mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali potensi pendapatan daerah untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Actions (login required)

View Item