FAJRIATI, RAFIKA ARIANA and Sonhaji, Sonhaji and Suhartoyo, Suhartoyo (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KEWENANGAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI (STUDI KASUS : PROVINSI JAWA TENGAH. _001 HAN 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rafika - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text Rafika - abstrak.pdf Download (88kB)
	Text Rafika - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text Rafika - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
	Text Rafika - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text Rafika - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (492kB)
	Text Rafika - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text Rafika - dapus.pdf Download (169kB)

Abstract

Pengawasan ketenagakerjaan berperan dalam menjamin keberlangsungan hubungan hukum yang terjalin antar para pihak. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Pengawasan ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pemberi kerja dan tenaga kerja, serta memastikan terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah setelah adanya pengalihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan setelah pengalihan kewenangan tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan pasca pengalihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier atau penunjang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan atau narasumber yang berkompeten dengan penelitian ini. Selain itu, teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan dan dokumentasi data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model interaktif. Metode penyajian data dalam penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan melalui proses editing agar data yang disajikan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan setelah adanya pengalihan kewenangan pengawasan belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai hambatan, antara lain kurangnya jumlah pegawai pengawas, keterbatasan dana, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain dengan melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas. Terkait keterbatasan dana, pegawai pengawas masih menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan biaya operasional. Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan penambahan sarana dan prasarana pengawasan, yang meliputi alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlengkapan alat tulis kantor, fasilitas transportasi, serta dukungan anggaran yang memadai guna menunjang pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan.
Kata Kunci: Pengawasan, Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Actions (login required)

View Item