TAMBA, NOVALIA and Saraswati, Retno and Wisnaeni, Fifiana (2020) LEGAL STANDING PERSEORANGAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF SEBAGAI PEMOHON DALAM SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI. _HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Novalia Tamba - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text Novalia Tamba - abstrak.pdf Download (68kB)
	Text Novalia Tamba - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text Novalia Tamba - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text Novalia Tamba - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (40kB)
	Text Novalia Tamba - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text Novalia Tamba - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text Novalia Tamba - dapus.pdf Download (74kB)

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ciri dari negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang erat kaitannya dengan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Legal standing PHPU legislatif terdapat pada partai politik namun apabila
perseorangan calon anggota legislatif DPR dan DPRD ingin mengajukan PHPU maka harus memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik bersangkutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legal standing dan perluasan legal standing perseorangan calon anggota legislatif sebagai pemohon dalam PHPU di MK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Pada penelitian ini metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesulitan perseorangan calon anggota legislatif dalam mengajukan PHPU sehingga diperlukan suatu perluasan legal standing PHPU kepada MK. Hal ini sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Warga Negara yang melekat pada setiap perseorangan calon anggota legislatif tersebut.
Kata Kunci: Legal Standing, Calon Anggota Legislatif, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Actions (login required)

View Item