SYIHAB, MUFLIKHUDDIN AS and Suteki, Suteki and Wijaningsih, Dyah (2019) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN BOYOLALI. _003 HUMAS 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muflikhuddin - COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text Muflikhuddin - ABSTRAK.pdf Download (87kB)
	Text Muflikhuddin - BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Muflikhuddin - BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB)
	Text Muflikhuddin - BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text Muflikhuddin - BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text Muflikhuddin - BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text Muflikhuddin - DAPUS.pdf Download (164kB)
	Text Muflikhuddin - LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)

Abstract

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang Galian Golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusahaan bahan-bahan tambang tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan alam yang merugikan kehidupan masyarakat luas. Tumpang tindihnya peraturan dan perundang-undangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu para pengusaha pertambangan dengan pemerintah serta dengan para masyarakat sekitar wilayah pertambangan sehingga mengakibatkan maraknya kegiatan penambangan illegal yang merusak alam dan berdampak negatif sangat banyak. Konflik kepentingan di sini menjadi salah satu penyebab utama merebaknya pertambangan liar, banyak sengketa terjadi dan kerusakan alam yang belum tertangani hingga sekarang.
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis.
Hasil penelitian ini merupakan tinjauan yuridis sosiologis. Proses pengelolaan galian golongan C oleh pemerintah Kabupaten Boyolali tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha turun-temurun dan dikelola oleh perorangan. Upaya pengendalian dan pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dengan menerapkan Perda No.10 Tahun 2011 instrumen-instrumen lingkungan hidup walaupun dalam pelaksanaannya belum dapat memperlihatkan hasil yang maksimal. Kurangnya tenaga pembinaan dan pengawasan mengakibatkan upaya pengawasan yang dilakukan tidak dapat secara rutin dijalankan, akibatnya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi baik dalam proses perizinan, pelaksanaan usaha, dan juga dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukannya itu dengan penerapan instrumen administratif, instrumen perdata dan juga instrumen pidana tetapi dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup dan juga pertambangan lebih banyak dilakukan penyelesaian di luar pengadilannya itu melalui negosiasi dan mediasi. Ada beberapa faktor pendorong yang menjadi penyebab suburnya kegiatan tambang illegal, mulai dari faktor ekonomi hingga masalah menghindar dari kewajiban bagi pengusaha pertambangan maupun pihak pemerintah dan penegak hukum. Sehingga pada akhirnya menghasilkan dampak yang buruk pada lingkungan alam dan sosial.
Kata Kunci :Tinjauan Yuridis Sosiologis, Perda No.10 Tahun 2011, Pertambangan Galian C, Kabupaten Boyolali, Dampak negatif.

Actions (login required)

View Item