MUNTAZAH, WAHIBAH and Suradi, Suradi and Islamiyati, Islamiyati (2019) PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI JEMAAH UMRAH ATAS PENUNDAAN PEMBERANGKATAN DARI BIRO PERJALANAN HAJI DAN UMRAH (Studi Kasus pada PT. Saibah Kota Semarang). _025 Dagang 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Wahibah - Cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text Wahibah - Abstrak.pdf Download (5kB)
	Text Wahibah - BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text Wahibah - BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text Wahibah - BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text Wahibah - BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text Wahibah - BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)
	Text Wahibah - Dapus.pdf Download (163kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi jemaah umrah atas penundaan pemberangkatan dari Biro Perjalanan Haji dan Umrah yang terjadi di PT. Saibah Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) perlindungan konsumen terhadap perjanjian pemberangkatan jemaah umrah di biro perjalanan haji dan umrah PT. Saibah Kota Semarang; dan 2) bentuk pertanggungjawaban biro perjalanan terhadap calon jemaah atas penundaan pemberangkatan dari biro perjalanan haji dan umrah PT. Saibah Kota Semarang.
Penelitian menggunakan metode yuridis empiris, karena peneliti bertujuan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi jemaah umrah atas penundaan pemberangkatan dari Biro Perjalanan Haji dan Umrah.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan klausula dalam perjanjian pemberangkatan jemaah umrah di biro perjalanan umrah berdasarkan hukum perjanjian, yaitu suatu perjanjian telah sah dengan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Pemenuhan kewajibannya harus sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, yang menyatakan suatu kewajiban pihak penyelenggara ibadah umrah yang salah satunya memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara kedua pihak. Akibat hukum dari penundaan pemberangkatan jemaah, perusahaan penyelenggara ibadah umrah, dalam hal tidak adanya perjanjian tertulis maupun tidak tertulis adalah sama kedudukannya dan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut adalah sah. Perselisihan yang terjadi antara pihak penyelenggara ibadah umrah dengan jemaahnya, terdapat 3 (tiga) kondisi serta upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu apabila tidak dapat menyelesaikan perselisihan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan dalil wanprestasi terhadap pihak yang menyebabkan kerugian.
Keywords: perlindungan hukum, konsumen, biro perjalanan Haji dan Umrah

Actions (login required)

View Item