ATRASSANDY, MUHAMMAD ADHIMAS and Soemarmi, Amiek and Diamantina, Amalia (2020) FUNGSI PENGAWAS PERIKANAN TERHADAP KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KOTA PEKALONGAN. _044 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M. ADHIMAS ATRASSANDY - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	Text M. ADHIMAS ATRASSANDY - abstrak.pdf Download (483kB)
	Text M. ADHIMAS ATRASSANDY - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text M. ADHIMAS ATRASSANDY - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	Text M. ADHIMAS ATRASSANDY - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text M. ADHIMAS ATRASSANDY - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (709kB)
	Text M. ADHIMAS ATRASSANDY - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text M. ADHIMAS ATRASSANDY - dapus.pdf Download (199kB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan. Banyaknya permasalahan di sektor kelautan dan perikanan, perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum dibidang perikanan. Pelaksanaan pengawasan
tersebut di laksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP). Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah pentingnya dilakukan pemeriksaan bagi kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan dan proses pengawasan terhadap kapal perikanan dan apa saja permasalahan yang timbul dalam pemeriksaan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan.
Dalam metode penelitian penulisan hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi pustaka. Metode pengumpulan data dilengkapi
dengan wawancara sebagai tambahan data untuk penelitian yang sedang diteliti. Selanjutnya untuk menganalisis penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, fungsi pengawas perikanan terhadap kapal perikanan di Pelabuhan Nusantara Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satker PSDKP Pekalongan). Proses Pemeriksaan bagi kapal perikanan perlu dilakukakn untuk mencegah dan menindak perbuatan merugikan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Tindak pidana perikanan yang meliputi Illegal, Unreported, dan Unregulated yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan-peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia yang dalam hal ini adalah Satker PSDKP Kota Pekalongan. Proses Pengawasan kapal perikanan dilakukan pada saat kapal perikanan masuk dan keluar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan. Adapun beberapa permasalahan yang timbul dalam proses pemeriksaan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan antara lain adanya kapal perikanan yang berlayar di laut tanpa dilengkapi dokumen, adanya kapal perikanan yang sengaja mematikan VMS guna melakukan penangkapan ikan agar lebih luas wilayah tangkapnya dan adanya alur dangkal.
Kata Kunci: Pengawas Perikanan, Kapal Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Pekalongan.

Actions (login required)

View Item