ADITAMA, HENDY and Diamantina, Amalia and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. _037 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Hendy Aditama - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Hendy Aditama - abstrak.pdf Download (168kB)
	Text Hendy Aditama - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text Hendy Aditama - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text Hendy Aditama - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text Hendy Aditama - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text Hendy Aditama - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (96kB)
	Text Hendy Aditama - dapus.pdf Download (232kB)

Abstract

Penulisan hukum yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Jawa Tengah” ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Pelaku Usaha di Provinsi Jawa Tengah yang menginginkan usahanya dianggap jelas oleh Pemerintah. Berdasarkan besarnya potensi kelautan dan perikanan Pemerintah telah menerbitkan kebijakan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan akan menjadi suatu identitas bagi Pelaku Usaha kelautan
dan perikanan.
Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah apa yang menjadi latar belakang dibentuknya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, bagaimana prosedur penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Data menggunakan data sekunder, pengumpulan data sekunder dengan cara studi pustaka, dan wawancara sebagai pelengkap. Selanjutnya untuk menganalisis penelitian hukum ini, metode yang digunakan
adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan penelitian ini, didapatkan hasil bahwa hal yang menjadi latar belakang dibentuknya Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan adalah perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan telah mengatur bagaimana prosedur dan mekanisme penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dan telah berjalan sesuai prosedur. Faktor pendukung dan penghambat dalam kepemilikan kartu bagi Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah yaitu mewujudkan fungsi dan manfaat yang merata terhadap pemilik kartu, adanya pemetaan bidang dan sistem satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan bagi pelaku usaha yaitu diberikannya beberapa bantuan dan diadakan banyak sosialisasi, usaha yang dianggap jelas oleh
Pemerintah, kurangnya pemahaman mengenai Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dan sifat serta perilaku Pelaku Usaha yang sulit untuk berkembang.
Kata Kunci : Kartu Pelaku Usaha, Kelautan dan Perikanan, Pelaku Usaha

Actions (login required)

View Item