SEBAYANG, EMAGINA PERMATASARI and Herawati, Ratna and Hardjanto, Untung Sri (2020) PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN. _070 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Emagina Permatasari Sebayang - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text Emagina Permatasari Sebayang - abstrak.pdf Download (164kB)
	Text Emagina Permatasari Sebayang - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text Emagina Permatasari Sebayang - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text Emagina Permatasari Sebayang - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text Emagina Permatasari Sebayang - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (779kB)
	Text Emagina Permatasari Sebayang - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text Emagina Permatasari Sebayang - dapus.pdf Download (175kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara hasil reformasi.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi terjadi pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 24C. Dalam Pasal 24C diatur kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dan diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan juga sehingga menarik untuk dibahas dalam penulisan hukum ini.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan
kewenangan MK Indonesia dengan MK Korea Selatan, memaparkan latar belakang kewenangan Constitutional Complaint yang dimiliki oleh MK Korea Selatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data sekunder dan metode analisis data adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diketahui bahwa : pertama, pelaksanaan kewenangan MK Indonesia dengan MK Korea Selatan memiliki perbedaan yaitu komposisi hakim mahkamah kosntitusi, susunan keanggotaan mahkamah konstitusi dan masa jabatan; kedua, cara implementasi kewenangan MK di Indonesia dan
Korea Selatan; ketiga, latar belakang adanya perbedaan kewenangan Constitutional Complaint karena MK Korea Selatan telah mengaturnya dalam Undang-Undang dan MK Indonesia tidak memiliki aturan hukum tentang Constitutional Complaint.
Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Constitutional Complaint.

Actions (login required)

View Item