JOUDY, ELNANDO ANDHONIOS and Diamantina, Amalia and Saraswati, Retno (2020) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI PIMPINAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA. _033 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Elnando - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (861kB)
	Text Elnando - abstrak.pdf Download (204kB)
	Text Elnando - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text Elnando - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
	Text Elnando - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (433kB)
	Text Elnando - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Elnando - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
	Text Elnando - dapus.pdf Download (352kB)
	Text Elnando - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Presiden dan wakil presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh menteri sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dimana tiap menteri membidangi urusan tertentu. Serta pengangkatan dan pemberhentian menteri berada
dalam domain Presiden baik dilihat secara aspek yuridis maupun aspek politis. Namun dalam kenyataannya Undang-Undang Kementerian Negara dalam pasal 23 mengenai larangan rangkap jabatan, Dimana melarang menteri yang terpilih untuk melakukan
rangkap jabatan. Salah-satunya adalah menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD yang jika d maknai bahwasanya Pimpinan partai politik memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut. Lantas mengapa pada realitanya hal ini tetap terjadi. Tujuan penulisan hukum ini bertujuan menguraikan dampak yang
diakibatkan dari praktik rangkap jabatan antara sebagai menteri dan sebagai pimpinan partai serta memberikan solusi hukum untuk mencegah dan mengatasi dampak dari praktik rangkap jabatan menteri sebagai pimpinan partai politik di Indonesia.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini
dilakukan secara deskriptis analitis, yaitu memaparkan keadaan objek yang diteliti, berdasarkan fakta, data serta keadaan aktual pada saat ini. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam penulisan hukum ini diketahui: Pertama, Dampak menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik baik untuk kementerian dan juga partainya dapat dilihat dari 2 segi utama yaitu dampak secara hukum-politik dan dampak secara sosial-ekonomi.
Kedua, Solusi hukum untuk mencegah dan mengatasi dampak dari praktik rangkap jabatan menteri sebagai pimpinan partai politik ada 2 yaitu merevisi kembali Undang-undang Kementerian Negara disertai dengan penegasan komitmen penguasa dalam rangka reformasi birokrasi dan penguatan kelembagaan partai politik melalui mekanisme pendanaan partai politik oleh pemerintah.
Melihat dampak dari praktik rangkap jabatan yang begitu luas maka untuk mencegah hal tersebut diperlukan tindakan nyata yaitu merevisinya undang-undang kementerian negara serta mempertegas komitmen penguasa terhadap pelarangan rangkap jabatan. Lalu memperkuat kelembagaan partai politik melalui mekanisme pendanaan partai oleh pemerintah yang disertai penguatan lembaga yang berkaitan dengan pengawasan pelayanan publik seperti Ombudsman RI dan lembaga yang berkaitan dengan audit keuangan partai politik yaitu BPK RI. Guna menunjang
efektivitas dan efisiensi pendanaan partai dalam rangka meningkatkan kualitas internal maupun eksternal partai politik sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia.
Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Kementerian, Pimpinan Partai Politik.

Actions (login required)

View Item