MUDA, ILHAM PERWIRA and Mahmudah, Siti and Njatrijani, Rinitami (2019) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PKPU PT. PAZIA PILLAR MERCYCOM). _027 Dagang 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ilham - COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text Ilham - ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text Ilham - BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (140kB)
	Text Ilham - BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text Ilham - BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB)
	Text Ilham - BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB)
	Text Ilham - BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text Ilham - DAPUS.pdf Download (15kB)
	Text Ilham - LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3kB)

Abstract

Penyelesaian utang-piutang di Indonesia salah satunya dapat melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Tujuan PKPU adalah tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan kreditor. Hadirnya UU Kepailitan dan PKPU tersebut mempengaruhi kedudukan kreditor separatis yaitu sebagaimana Pasal 246 UU Kepailitan dan PKPU. Salah satu contoh kasus PKPU yang menarik untuk diteliti adalah kasus PT. Pazia Pillar Mercycom sebagaimana dalam Putusan Nomor 1456 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 juncto Putusan Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam skema penyelesaian piutang, kreditor separatis yang menyetujui perdamaian seolah berkedudukan sejajar dengan kreditor konkuren, sementara itu skema pemberian kompensasi terhadap kreditor separatis yang menolak perdamaian terkesan memangkas hak kreditor tersebut yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual secara kualitatif sehingga ditarik sebuah kesimpulan dan disusun dalam bentuk karya ilmiah.
Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 246 UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditor separatis berhak mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi PKPU dengan ketentuan berlaku stay selama jangka waktu PKPU berlangsung. Kreditor separatis berhak untuk menyetujui ataupun menolak perdamaian (Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Setelah jangka waktu PKPU telah berakhir dengan tercapainya perdamaian maka kreditor separatis yang menyetujui perdamaian wajib tunduk pada perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 286. Sementara itu bagi kreditor separatis yang menolak diberlakukan ketentuan Pasal 281 ayat (2). Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dengan itikad baik terhadap suatu perjanjian (asas Pacta Sunt Servanda). Putusan hakim dalam pengesahan perdamaian dinilai sudah tepat.
Kata Kunci: PKPU, Perjanjian Perdamaian, Kreditor Separatis.

Actions (login required)

View Item