KARUNYABUDDHI, ADYANA and Indarja, Indarja and Soemarmi, Amiek (2020) TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENGATUR IZIN USAHA PERIKANAN DI PROVINSI JAWA TENGAH. _032 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adyana Karunya - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text Adyana Karunya - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Adyana Karunya - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text Adyana Karunya - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text Adyana Karunya - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text Adyana Karunya - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text Adyana Karunya - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Adyana Karunya - dapus.pdf Download (76kB)
	Text Adyana Karunya - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi perikanan yang melimpah
diantaranya, potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya dan pengolahan perikanan. Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan usaha perikanan harus memiliki izin terlebih dahulu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan di Provinsi
Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap. Tujuan Penulisan Hukum ini adalah untuk mengetahui Tugas dan Wewenang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengatur izin usaha perikanan di Provinsi Jawa Tengah serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
mekanisme pemberian perizinan usaha perikanan serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Dalam penelitian hukum ini, metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya untuk menganalisa penelitian hukum ini, metode yang digunakan adalah analisis
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Penerbitan atau penolakan perizinan/non perizinan izin usaha perikanan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun perizinan sudah bukan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, tetapi antara Dinas Kelautan dan Perikanan saling berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap menentukan kriteria bagi pengusaha sebagai individu atau badan hukum mana yang harus mendapatkan izin untuk menjalankan usaha perikanannya dan persyaratan untuk mengajukan permohonan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan
hukum yang menjalankan usaha perikanan.
Kata Kunci : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Izin Usaha Perikanan, Provinsi Jawa Tengah

Actions (login required)

View Item