NUGRAHA, ADITYA SURYA and Saraswati, Retno and Herawati, Ratna (2020) TINJAUAN YURIDIS PENGISIAN JABATAN PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DAERAH DI INDONESIA. _036 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Aditya Surya Nugraha - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (582kB)
	Text Aditya Surya Nugraha - abstrak.pdf Download (166kB)
	Text Aditya Surya Nugraha - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text Aditya Surya Nugraha - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text Aditya Surya Nugraha - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB)
	Text Aditya Surya Nugraha - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Aditya Surya Nugraha - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text Aditya Surya Nugraha - dapus.pdf Download (292kB)
	Text Aditya Surya Nugraha - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB)

Abstract

Negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi terbagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah dalam menjalankan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Namun dalam pelaksanaannya kepala daerah dapat berhenti dari jabatannya apabila meninggal dunia, permintaan sendiri, dan
diberhentikan sehingga perlu adanya pelaksana tugas (plt.) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pengisian jabatan Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah dan untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Pelaksana Tugas (Plt) sebagai pejabat pelaksana tugas kepala daerah.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, peraturan perundang-undangan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa diisi dengan pejabat, fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Tata cara pelaksanaan penunjukkan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah di Indonesia memiliki beberapa kriteria tergantung penyebab kosongnya jabatan tersebut yakni apabila kepala daerah meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan. Selain tiga hal tersebut, terdapat satu hal lain yang dapat menyebabkan kosongnya jabatan kepala daerah yaitu apabila kepala daerah yang sedang menjabat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) atau biasa
disebut maju sebagai petahana. Kekosongan terjadi karena kepala darah yang mengikuti PILKADA wajib untuk cuti dari jabatannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur, Bupati dan Walikota. Kewenangan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam menjalankan pemerintahan sama dengan
kewenangan pejabat definitif namun ada hal yang dilarang yaitu dilarang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara
Nomor 2/SE/VII.2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.
Kata kunci : Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Pelaksana Tugas.

Actions (login required)

View Item