IBRAHIM, FARID and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Wisnaeni, Fifiana (2020) PENGATURAN MENGENAI PENGAWASAN ETIK TERHADAP HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA. _047 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FARID IBRAHIM - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (667kB)
	Text FARID IBRAHIM - abstrak.pdf Download (199kB)
	Text FARID IBRAHIM - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	Text FARID IBRAHIM - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (564kB)
	Text FARID IBRAHIM - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text FARID IBRAHIM - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (742kB)
	Text FARID IBRAHIM - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (129kB)
	Text FARID IBRAHIM - dapus.pdf Download (451kB)

Abstract

Terjeratnya beberapa Hakim Konstitusi dalam perkara-perkara hukum dan etik tidak berlebihan jika dikatakan sebagai akibat dari tiadanya mekanisme pengawasan yang memadai terhadap Hakim Konstitusi oleh sebuah lembaga eksternal atau dapat pula disebabkan karena belum sempurnanya sistem pengawasan etik melalui institusi internalnya sendiri yakni Dewan Etik. Hal demikian dikarenakan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara
tegas mengenai sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi, serta belum diaturnya kedudukan dari Dewan Etik sebagai badan internal yang bersifat tetap dan mandiri dalam Undang-Undang terkait. Dalam perjalanannya, sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi terus mengalami dinamika perubahan, dimana salah satu aktor yang berperan penting dari perubahan tersebut justru bersumber dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri.
Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pengaturan sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi melalui institusi internalnya dan bagaimana dinamika pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial, serta prospek pengaturan yang ideal untuk nantinya diterapkan kepada Hakim Konstitusi kedepan. Penelitian ini adalah penelitian
yuridis normatif yakni dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan untuk dijadikan dasar argumentasi dalam penelitian ini. Untuk memperkuat argumentasi yang ada, maka dilakukan pula elaborasi dengan beberapa pendekatan penelitian, yakni Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach), serta penggunaan metode pengumpulan terhadap data sekunder yang telah digunakan dalam skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research) yang disusun dan dianalisa melalui
metode deskriptif analisis dan analisis kualitatif.
Melalui hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi masih memiliki celah hukum yang perlu untuk disempurnakan, terlebih dalam perkembangannya terus mengalami pasang surut pengaturan. Untuk menyempurnakan sistem pengawasan tersebut dapat diambil 2 (dua) langkah strategis, yakni pertama, memperkuat
kedudukan dari Dewan Etik melalui rekonstruksi Undang-Undang, kedua, melibatkan kembali Komisi Yudisial kedalam sistem pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi melalui rekonstrusi Undang-Undang Dasar, namun perlu diperhatikan adanya kedudukan ideal dari Hakim Konstitusi (yang ekuilibrium) yakni keseimbangan antara sistem pengawasan etik dengan independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi.
Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Pengawasan Etik, Dewan Etik, Komisi
Yudisial.

Actions (login required)

View Item