Search for collections on Undip Repository

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING). _023 Dagang 2019

FILELY, VIVIAN and Mahmudah, Siti and Saptono, Hendro (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING). _023 Dagang 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Vivian Filely 023- cover.pdf] Text
Vivian Filely 023- cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (231kB)
[thumbnail of Vivian Filely 023- abstrak.pdf] Text
Vivian Filely 023- abstrak.pdf

Download (6kB)
[thumbnail of Vivian Filely 023- bab 1.pdf] Text
Vivian Filely 023- bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (116kB)
[thumbnail of Vivian Filely 023- bab 2.pdf] Text
Vivian Filely 023- bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (157kB)
[thumbnail of Vivian Filely 023- bab 3.pdf] Text
Vivian Filely 023- bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (15kB)
[thumbnail of Vivian Filely 023- bab 4.pdf] Text
Vivian Filely 023- bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (323kB)
[thumbnail of Vivian Filely 023- bab 5.pdf] Text
Vivian Filely 023- bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (54kB)
[thumbnail of Vivian Filely 023- dapus.pdf] Text
Vivian Filely 023- dapus.pdf

Download (20kB)

Abstract

Penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan dan pengawasan oleh OJK menjadi hal yang sangat penting karena pada penyelenggaraan layanan Peer to Peer Lending memiliki potensi risiko yang berupa penyalahgunaan data ataupun ketersediaan informasi yang tidak jelas sehingga dapat merugikan penerima pinjaman. Oleh karena itu, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan, perlindungan hukum, dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending) di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi terkait fokus penelitian untuk mendukung data utama dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan disajikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang Financial Technology berbasis Peer To Peer Lending secara khusus diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian mempunyai aturan pelaksana yaitu SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dilakukan melalui upaya preventif maupun represif, sedangkan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman terdiri dari hambatan internal yang berasal dari OJK dan hambatan eksternal yang berasal dari penyelenggara ataupun penerima pinjaman.
Kata Kunci: Financial Technology, Peer To Peer Lending, Perlindungan Hukum.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Financial Technology, Peer To Peer Lending, Perlindungan Hukum
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 26 Jan 2026 01:24
Last Modified: 26 Jan 2026 01:24
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/43817

Actions (login required)

View Item View Item