PRADIPTA, TINGGAR and Adhim, Nur and Adiyanta, FC. Susila (2019) KEWENANGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAGELANG DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH. _041 PDT 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Tinggar - COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB)
	Text Tinggar - ABSTRAK.pdf Download (99kB)
	Text Tinggar - BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text Tinggar - BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	Text Tinggar - BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text Tinggar - BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (786kB)
	Text Tinggar - BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	Text Tinggar - DAPUS.pdf Download (220kB)

Abstract

Perubahan fungsi penggunaan tanah pertanian, yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, menjadi perhatian baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Izin Perubahan Penggunaan Tanah hadir sebagai salah satu dari implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah Pertanian untuk mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian. Dalam pelaksanaan pengendalian melalui Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kabupaten Magelang terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Kantor Pertanahan dalam proses permohonan Izin Perubahan Penggunaan tanah sebagai salah satu instrumen pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Magelang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengendalian alih fungsi tanah pertanian melalui Izin Perubahan Penggunaan Tanah melibatkan beberapa badan/jabatan pemerintahan di Kabupaten Magelang yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam proses penertiban dan pengawasan terhadap Izin Perubahan Penggunaan Tanah tugas dan kewenangan dibagi kepada badan/ jabatan yang tergabung dalam SKPD tersebut. Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah diajukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, yang kemudian dinilai dan ditinjau oleh Kantor Pertanahan, setelah disetujui dalam pengawasannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
Kata Kunci: kewenangan, izin perubahan penggunaan tanah, kantor pertanahan

Actions (login required)

View Item