AZHARI, QINTARA QANITAN NUR and Soemarmi, Amiek and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2020) WEWENANG SYAHBANDAR PELABUHAN TANJUNG EMAS TERHADAP PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR BAGI KAPAL DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG. _043 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Qintara Qanitan Nur Azhari - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (661kB)
	Text Qintara Qanitan Nur Azhari - abstrak.pdf Download (189kB)
	Text Qintara Qanitan Nur Azhari - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text Qintara Qanitan Nur Azhari - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text Qintara Qanitan Nur Azhari - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text Qintara Qanitan Nur Azhari - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Qintara Qanitan Nur Azhari - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text Qintara Qanitan Nur Azhari - dapus.pdf Download (552kB)

Abstract

Setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar. Kapal yang akan berlayar harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat memperoleh SPB. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang SPB, tidak jarang juga dapat ditemui beberapa kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh lalainya pemberian ijin pelayaran. Masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran merupakan tanggungjawab dalam kepelabuhan. Salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandarannya dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan pelayaran.
Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan hambatan yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menerbitkan
SPB serta bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan hambatan yang dihadapi oleh
Syahbandar dalam menerbitkan Surat Persetujuan berlayar serta bagaimana upaya yang ditempuh untuk mengatasinya.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan analisis kualitatif dalam menganalisis data.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, untuk
meningkatkan pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar yang efektif, efisien dan transparan kepada pelaku usaha, maka pada tahun 2015 ditetapkan sistem pelayanan Surat Persetujuan Syahbandar secara online, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Surat
Persetujuan Syahbandar (SPS) Online. Surat Persetujuan Syahbandar Online merupakan sebuah sistem pelayanan surat persetujuan syahbandar atau perizinan di bidang kesyahbandaran pada unit Kantor Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan. Alur prosedur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah Agen Kapal mengajukan SPB melalui Portal Syahbandar, lalu Syahbandar melakukan verifikasi, jika valid maka permohonan tersebut akan disapprove lalu Syahbandar akan menerbitkan Salinan SPB, dan agen kapal mencetak SPB tersebut.
Hambatan yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menerbitkan SPB yaitu kerap ditemukannya sertifikat yang sudah mati ketika melakukan verifikasi database Online, dan kurangnya edukasi bagi agen kapal terkait SPS Online.
Kata Kunci: Surat Persetujuan Berlayar, SPS Online, Syahbandar

Actions (login required)

View Item