Amalia, Putri and Prananingtyas, Paramita and Budiharto, Budiharto (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI MEREK DAGANG YANG BELUM TERDAFTAR PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1594 K/PID.SUS/2012). _101 Dagang 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PUTRI AMALIA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text PUTRI AMALIA - abstrak.pdf Download (64kB)
	Text PUTRI AMALIA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text PUTRI AMALIA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text PUTRI AMALIA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text PUTRI AMALIA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text PUTRI AMALIA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB)
	Text PUTRI AMALIA - dapus.pdf Download (146kB)

Abstract

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain tersebut dapat berupa perjanjian lisensi. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pemegang lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, serta untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian lisensi yang telah dicatatkan namun tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, di mana kesimpulan diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan terkait hak atas merek yang kemudian dikaji dan diuraikan secara sistematis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisensi yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tidak langsung tidak memiliki perlindungan hak eksklusif yang diberikan oleh negara dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi yang telah dicatatkan namun tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, sepanjang perjanjian tersebut tetap memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian lisensi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal empat unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat disebut sebagai perjanjian yang sah. Saran yang diberikan adalah agar perjanjian lisensi yang dibuat lebih memperhatikan ketentuan mengenai pemberian lisensi merek dalam bentuk tertulis, serta perjanjian lisensi tersebut wajib diajukan pencatatannya kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, perjanjian lisensi sebaiknya melibatkan akta Notaris, karena akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis bagi para pihak yang membuatnya. Akta otentik memberikan kepada para pihak suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya.
Kata Kunci: Perlindungan Hak Merek, Merek Dagang, Lisensi, Belum Terdaftar

Actions (login required)

View Item