HAMIDA, AULIYA and Hananto, Untung Dwi and Indarja, Indarja (2020) PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM MERUMUSKAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KENDAL. _041 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Auliya Hamida - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text Auliya Hamida - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Auliya Hamida - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text Auliya Hamida - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Auliya Hamida - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (61kB)
	Text Auliya Hamida - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	Text Auliya Hamida - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Auliya Hamida - dapus.pdf Download (59kB)

Abstract

Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Saat ini, Indonesia sedang berada di masa transformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah dibuka saluran bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan kepada masyarakat dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Penyesuaian kewenangan ini disebut juga dengan desentralisasi yang tentu saja memuat tujuan politis maupun teknis. Dalam rangka melayani masyarakat, Pemerintah Daerah membuat suatu perencanaan pembangunan untuk daerahnya masing- masing yang disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah yang sebelumnya disusun melalui tahapan yang dinamakan Musrenbang yaitu singkatan dari Musyawarah Rencana Pembangunan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa dan tingkat Daerah di Kabupaten Kendal dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Kendal.
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data adalah data sekunder, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap pihak yang menguasai dan memahami permasalahan yang diteliti sebagai pelengkap.
Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Kendal, proses Musrenbang yang dilakukan terdapat permasalahan antara lain kurangnya konsistensi perencanaan dan materi Musrenbang hingga permasalahan yang ada di lapangan yaitu adanya ketidaksesuaian terutama dari sisi waktu pelaksanaan dan aturan yang mengatur.
Musrenbang tingkat Desa tidak diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Permendagri tersebut hanya mengatur Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Daerah. Sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dari sisi waktu
pelaksanaan. Selain itu, dalam pelaksanaan Musrenbang banyak usulan dari masyarakat yang ternyata tidak searah dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta prinsip pendanaan yang mengikuti prioritas program
yang direncanakan atau yang disebut dengan money fellow program priority.
Kata kunci : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Kabupaten Kendal

Actions (login required)

View Item