MAGHREIZA, ZULMAR AKBAR and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2020) TUGAS DAN WEWENANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SEMARANG DALAM MELAKUKAN PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TUGU MUDA SEBAGAI CAGAR BUDAYA DI KOTA SEMARANG. _051 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ZULMAR AKBAR MAGHREIZA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text ZULMAR AKBAR MAGHREIZA - abstrak.pdf Download (11kB)
	Text ZULMAR AKBAR MAGHREIZA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text ZULMAR AKBAR MAGHREIZA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text ZULMAR AKBAR MAGHREIZA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (146kB)
	Text ZULMAR AKBAR MAGHREIZA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text ZULMAR AKBAR MAGHREIZA - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB)
	Text ZULMAR AKBAR MAGHREIZA - dapus.pdf Download (127kB)

Abstract

Perwujudan pelindungan hukum cagar budaya yang mendukung pencapaian tujuan pelestarian kekayaan budaya bangsa saat ini belum berhasil mencapai dan memenuhi kebutuhan akan pelindungan hukum itu sendiri. Hal ini terbukti dari tidak adanya pengejawantahan amanat suatu undang-undang ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya guna mengatur hal-hal teknis terkait dengan pelindungan hukum cagar budaya. Pemerintah Daerah dalam hal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang seharusnya dapat melaksanakan wewenang berupa mengelola cagar budaya dengan pelaksanaan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya berdasarkan cita konstitusi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya terhambat akibat belum diatur tindak lanjut terhadap peraturan perundang-undangan tersebut ke dalam Peraturan Daerah Kota Semarang.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk pelindungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap bangunan cagar budaya Tugu Muda serta menganalisis faktor kendala akibat tidak dapat dilaksanakan pelindungan hukum oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang terhadap pelindungan hukum bangunan cagar budaya Tugu Muda.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sejarah (history approach).
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelindungan terhadap bangunan cagar budaya Tugu Muda yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, khususnya Bidang Kebudayaan. Bentuk pelindungannya adalah berupa pembuatan profil Tugu Muda, penentuan Tugu Muda sebagai kawasan strategis pembangunan dan kawasan pembangunan pariwisata Kota Semarang, dan pelaksanaan konservasi terhadap bangunan Tugu Muda apabila terjadi pengrusakan. Adapun yang menjadi faktor kendala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam memberikan pelindungan hukum terhadap
Bangunan Cagar Budaya Tugu Muda adalah belum adanya payung hukum pelindungan cagar budaya tugu muda dalam bentuk peraturan daerah.
Kata Kunci : pelindungan hukum, cagar budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Actions (login required)

View Item