NUGRAHA, ERLANGGA and Prananingtyas, Paramita and Lestari, Sartika Nanda (2019) ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN VIRTUAL CURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DARI SISI HUKUM INVESTASI. _019 Dagang 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Erlangga - COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text Erlangga - ABSTRAK.pdf Download (88kB)
	Text Erlangga - BAB 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text Erlangga - BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text Erlangga - BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text Erlangga - BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (491kB)
	Text Erlangga - BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Erlangga - DAPUS.pdf Download (178kB)

Abstract

Munculnya virtual currency merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah yang berwenang di berbagai negara dituntut memberi kepastian hukum bagi virtual currency guna menjaga stabilitas nilai tukar mata uang negara mereka serta melindungi masyarakat yang memiliki virtual currency karena virtual currency dinilai masih beresiko. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan virtual currency sebagai instrumen investasi di Indonesia, Amerika Serikat, dan China dan juga terkait peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas dalam mengawasi penggunaan virtual currency sebagai instrumen investasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian ini spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan setiap negara dalam menanggapi virtual currency berbeda-beda, di Amerika Serikat virtual currency sah sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan, di China virtual currency dilarang sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang diperjualbelikan, sedangkan di Indonesia virtual currency dilarang sebagai alat pembayaran, namun sah sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, maka peran Bank Indonesia adalah terus memastikan bahwa virtual currency tidak dipakai sebagai alat pembayaran, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan selain menindak investasi bodong yang menawarkan virtual currency sebagai instrumen investasi karena virtual currency masih digemari sebagai komoditas di Indonesia.
Kata Kunci: Virtual Currency, Hukum Investasi

Actions (login required)

View Item