SASMITA, CANDRIKA NANDA and Njatrijani, Rinitami and Mahmudah, Siti (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ANGKUTAN BUS AKAP & AKDP DI JAWA TENGAH AKIBAT PERUBAHAN TARIF PADA WAKTU LEBARAN. _104 Dagang 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Candrika Nanda - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text Candrika Nanda - abstrak.pdf Download (63kB)
	Text Candrika Nanda - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text Candrika Nanda - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text Candrika Nanda - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text Candrika Nanda - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text Candrika Nanda - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB)
	Text Candrika Nanda - dapus.pdf Download (100kB)
	Text Candrika Nanda - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)

Abstract

Penyimpangan tarif pada bisnis angkutan umum merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, khususnya pada bisnis angkutan bus AKAP dan AKDP kelas ekonomi. Penyedia jasa angkutan menaikkan harga secara sepihak pada momen-momen tertentu, contohnya pada waktu Lebaran. Hal ini menyimpang dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2016 yang telah mengatur mengenai ketetapan tarif angkutan bus AKAP dan AKDP.
Muncul permasalahan dalam hal ini mengenai pelaksanaan dan pengaturan tarif angkutan bus AKAP dan AKDP di Jawa Tengah, serta bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa transportasi bus AKAP dan AKDP di Jawa Tengah.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil pemantauan angkutan Lebaran AKAP dan AKDP di Jawa Tengah tahun 2018, dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan berupa kenaikan tarif yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap penumpang, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku pengawas tidak melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan otobus yang melanggar.
Kesimpulan dalam kasus ini menunjukkan bahwa belum tercipta perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat penyimpangan tarif tersebut. Seharusnya pemerintah yang berwenang bersikap adil dan melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan otobus yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Transportasi, Tarif Angkutan Bus AKAP dan AKDP

Actions (login required)

View Item