KUSUMAWARDANI, ADINDA and Njatrijani, Rinitami and Lestari, Sartika Nanda (2019) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TELEKOMUNIKASI TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN. _085 Dagang 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adinda - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB)
	Text Adinda - abstrak.pdf Download (336kB)
	Text Adinda - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)
	Text Adinda - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (675kB)
	Text Adinda - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB)
	Text Adinda - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (649kB)
	Text Adinda - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text Adinda - dapus.pdf Download (246kB)
	Text Adinda - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)

Abstract

Hak privasi konsumen memiliki nilai yang sangat tinggi dan harus dilindungi secara hukum. Perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang disertai dengan modus operandi serta penggunaan teknologi yang semakin canggih dan kompleks menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan hukum tertulis, melainkan juga memerlukan tindakan penyadapan dalam kondisi tertentu.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa telekomunikasi terhadap tindakan penyadapan serta upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha di bidang telekomunikasi dalam melindungi konsumennya dari tindakan penyadapan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen jasa telekomunikasi memperoleh perlindungan hukum berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha jasa telekomunikasi dalam melakukan tindakan penyadapan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai mekanisme pengawasan. Selain itu, pelaku usaha memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005, serta memiliki nota kesepahaman (MoU) yang ditetapkan bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pembentukan pengaturan mengenai tindakan penyadapan memerlukan regulasi yang memiliki kekuatan hierarkis yang lebih kuat serta pengaturan baru terkait lembaga pengawas penyadapan. Mengingat hasil penyadapan bersifat rahasia, maka hasil tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia negara serta disimpan dan didata sebagai arsip negara.
Kata kunci: Telekomunikasi, Jasa Telekomunikasi, Tindakan Penyadapan, Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item