Maharani, Tamara Dwi and Baskoro, Bambang Dwi and Cahyaningtyas, Irma (2019) PENGGUNAAN KROONGETUIGE DI DALAM PEMISAHAN PERKARA DAN KAITANNYA DENGAN HAK INGKAR TERDAKWA. _Acara 2019. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TAMARA DWI MAHARANI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	Text TAMARA DWI MAHARANI - abstrak.pdf Download (141kB)
	Text TAMARA DWI MAHARANI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text TAMARA DWI MAHARANI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text TAMARA DWI MAHARANI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text TAMARA DWI MAHARANI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text TAMARA DWI MAHARANI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text TAMARA DWI MAHARANI - dapus.pdf Download (99kB)

Abstract

Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Seringkali para penegak hukum mengalami kurangnya keterangan dari saksi serta tidak cukupnya bukti dalam suatu perkara. Maka dari itu saksi yang juga melakukan kejahatan sangatlah penting perannya sebagai “orang dalam” yang berpotensi mengungkap kejahatan. Saksi ini disebut saksi mahkota. Dalam perkembangannya penggunaan alat bukti saksi mahkota menimbulkan berbagai pendapat dari pakar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui peranan kroongetuige pada pemisahan perkara pidana/splitsing dan untuk mengetahui kaitan antara kroongetuige dengan hak ingkar terdakwa.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu studi kepustakaan.
Hasil penelitian yang diperoleh, pertama peranan saksi mahkota dalam proses pemisahan berkas pidana untuk memenuhi kurangnya alat bukti dan sebagai faktor bagi penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara demi kelancaran proses persidangan. Kedua, dalam proses perkara terdakwa dapat menolak untuk bersaksi dan bersumpah di persidangan untuk mewujudkan asas non self incrimination yang didasarkan pada Pasal 175 KUHAP dan Pasal 52 KUHAP yang memberikan hak kepada terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas dan berhak untuk tidak menjawab atau menolak menjawab.
Kata kunci: Saksi mahkota; pemisahan perkara; hak ingkar terdakwa

Actions (login required)

View Item