Purnomo, Wahid Hadi (2026) REVITALISASI KOPERASI UNIT DESA MELALUI PEMBAHARUAN HUKUM PERKOPERASIAN NASIONAL. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.
![[thumbnail of Dissertation]](https://eprints2.undip.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Dissertation)
Wahid Cover.pdf - Accepted Version Download (77kB) |
Abstract
Koperasi Unit Desa (KUD) pernah mencapai puncak kejayaan dan
memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan swasembada pangan pada
masa Orde Baru, khususnya pada pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an.
Setelah runtuhnya Orde Baru dan berlangsungnya liberalisasi pasar, banyak
KUD mengalami kemunduran bahkan kolaps. Upaya revitalisasi yang
dilakukan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal karena
adanya kendala hukum yang bersifat sistemik. Penelitian ini dilakukan untuk
mengkaji urgensi revitalisasi KUD melalui pembaruan sistem hukum
perkoperasian di Indonesia, dengan fokus pada tiga permasalahan utama:
dinamika KUD dalam hukum perkoperasian nasional, faktor penyebab
hambatan revitalisasi ditinjau dari aspek hukum, dan langkah pembaruan
hukum yang diperlukan untuk menghidupkan kembali KUD.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio
legal guna memahami keterkaitan antara norma hukum dan realitas empiris
yang berkembang dalam masyarakat. Data penelitian dihimpun dari sumber
primer melalui wawancara dengan anggota, pengurus, karyawan, dan
pemangku kepentingan di KUD, PUSKUD, dan INKUD, serta sumber
sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen
pendukung lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan Welfare State
Theory, Teori Hukum Pembangunan, dan Legal System Theory untuk
memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor struktural dan strategis yang
memengaruhi revitalisasi KUD.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi KUD terhambat oleh
persoalan hukum yang bersifat sistemik, meliputi aspek substansi, struktur, dan
kultur hukum yang belum mendukung penguatan kelembagaan koperasi. Untuk
mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pembaruan sistem hukum melalui
penyempurnaan regulasi yang relevan, penataan ulang struktur organisasi dan
kelembagaan koperasi, serta penguatan kultur hukum berkoperasi dalam
masyarakat. Revitalisasi yang berbasis pembaruan hukum diharapkan mampu
mengembalikan peran strategis KUD sebagai pilar ekonomi rakyat dan
penggerak kesejahteraan pedesaan.
| Item Type: | Thesis (Doctoral) |
|---|---|
| Additional Information: | Silakan Menghubungi Perpustakaan Program Doktor Hukum Bila Memerlukan Disertasi Ini |
| Uncontrolled Keywords: | Koperasi Unit Desa (KUD) pernah mencapai puncak kejayaan dan memberikan kontribusi besar dalam keberhasilan swasembada pangan pada masa Orde Baru, khususnya pada pertengahan 1980-an hingga awal 1990-an. Setelah runtuhnya Orde Baru dan berlangsungnya liberalisasi pasar, banyak KUD mengalami kemunduran bahkan kolaps. Upaya revitalisasi yang dilakukan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal karena adanya kendala hukum yang bersifat sistemik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji urgensi revitalisasi KUD melalui pembaruan sistem hukum perkoperasian di Indonesia, dengan fokus pada tiga permasalahan utama: dinamika KUD dalam hukum perkoperasian nasional, faktor penyebab hambatan revitalisasi ditinjau dari aspek hukum, dan langkah pembaruan hukum yang diperlukan untuk menghidupkan kembali KUD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio legal guna memahami keterkaitan antara norma hukum dan realitas empiris yang berkembang dalam masyarakat. Data penelitian dihimpun dari sumber primer melalui wawancara dengan anggota, pengurus, karyawan, dan pemangku kepentingan di KUD, PUSKUD, dan INKUD, serta sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan Welfare State Theory, Teori Hukum Pembangunan, dan Legal System Theory untuk memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor struktural dan strategis yang memengaruhi revitalisasi KUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi KUD terhambat oleh persoalan hukum yang bersifat sistemik, meliputi aspek substansi, struktur, dan kultur hukum yang belum mendukung penguatan kelembagaan koperasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan pembaruan sistem hukum melalui penyempurnaan regulasi yang relevan, penataan ulang struktur organisasi dan kelembagaan koperasi, serta penguatan kultur hukum berkoperasi dalam masyarakat. Revitalisasi yang berbasis pembaruan hukum diharapkan mampu mengembalikan peran strategis KUD sebagai pilar ekonomi rakyat dan penggerak kesejahteraan pedesaan. |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Doctor Program in Law |
| Depositing User: | Dyan Pitra Chrisnawan |
| Date Deposited: | 22 Jan 2026 04:30 |
| Last Modified: | 22 Jan 2026 04:30 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/43685 |
Actions (login required)
 |
View Item |